Pekanbaru (Riaunews.com) – Perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Riau membutuhkan dukungan kebijakan serta kolaborasi antarlembaga, bukan hanya penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga peradilan dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kepala Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Pekanbaru, Dr Sutomo, mengatakan keterlibatan tiga unsur tersebut sangat penting, terutama dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan regulasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
“Sinergitas antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dukungan dan peran legislatif dalam mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak di Riau sangat penting dalam perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah,” ujar Sutomo di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (10/11/2026).
Dorong Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Antarlembaga
Sutomo menjelaskan, penguatan regulasi menjadi langkah strategis untuk memberikan landasan kebijakan sekaligus pedoman pelaksanaan yang lebih terarah bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, program perlindungan perempuan dan anak dapat dijalankan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Kami memandang hal tersebut sebagai langkah strategis untuk memberikan landasan kebijakan dan pedoman pelaksanaan yang lebih terarah bagi daerah dalam menjalankan program perlindungan perempuan dan anak sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Ia mengatakan gagasan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Namun, penyusunan regulasi harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta batas kewenangan setiap lembaga agar kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat.
Sutomo menegaskan, nota kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau bukan sekadar kegiatan administratif atau seremoni antarlembaga. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya.
“Nota kesepahaman pada hari ini bukanlah sekadar kegiatan administrasi atau seremonial antarlembaga, melainkan wujud komitmen bersama dalam memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya,” ungkapnya.
Cegah Perkawinan Anak hingga Penuhi Hak Pascaperceraian
Menurut Sutomo, persoalan perkawinan di bawah umur, perceraian, sengketa hak asuh, hingga pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian saling berkaitan. Penanganannya tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan.
Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai perkara sesuai ketentuan hukum. Namun, putusan pengadilan tidak selalu mampu menjawab seluruh persoalan sosial dan ekonomi yang muncul setelah proses hukum selesai.
“Namun, putusan pengadilan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan sosial dan ekonomi yang timbul sesudahnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Mel
