Pekanbaru (Riaunews.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (BEM FKIP Unri) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (23/10/2026). Mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap serta meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pembakaran.
Koordinator Lapangan aksi, Syukri Hidayat, mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia, mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi penanganan karhutla agar persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.
“Kami meminta pemerintah lebih serius menangani persoalan kabut asap ini. Pelaku pembakaran harus ditindak tegas, dan pencegahan harus diperkuat supaya kejadian seperti ini tidak terus berulang,” kata Syukri.
Dalam aksi tersebut, BEM FKIP Unri menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni perbaikan penanganan kabut asap oleh pemerintah, penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta penguatan upaya pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi.
Mahasiswa Minta Pemerintah Evaluasi Penanganan Kabut Asap
Syukri mengakui pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani kabut asap akibat karhutla. Namun, ia menilai berbagai langkah tersebut masih perlu dimaksimalkan agar dampak kebakaran tidak terus dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Mahasiswa juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran yang sudah terjadi, tetapi memastikan langkah pencegahan berjalan secara berkelanjutan.
Penegakan Hukum dan Koordinasi Perlu Diperkuat
Selain mendesak evaluasi penanganan karhutla, BEM FKIP Unri meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Syukri menilai persoalan kabut asap tidak dapat dianggap selesai hanya karena sejumlah titik api telah padam. Pengawasan dan koordinasi antarpihak, menurutnya, tetap diperlukan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi serta menangani dampak asap yang dirasakan masyarakat.
“Diperlukan pengawasan dan koordinasi berkelanjutan, termasuk dalam menangani asap yang diduga berasal dari daerah lain,” tutupnya.
Komentar