Gaza (Riaunews.com) – Kelompok Hamas mengkritik keras dimasukkannya nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Amerika Serikat. Hamas menilai langkah tersebut sebagai indikator berbahaya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Dalam pernyataannya, Kamis, Hamas menuduh Netanyahu sebagai pihak yang menghalangi tercapainya gencatan senjata di Gaza. Israel juga disebut terus melakukan pelanggaran, termasuk serangan terhadap warga sipil dan perusakan infrastruktur, meski gencatan senjata telah berlangsung lebih dari tiga bulan.
“Pendudukan merupakan akar dari terorisme,” demikian pernyataan Hamas, yang menegaskan bahwa langkah awal menuju stabilitas kawasan adalah menghentikan pelanggaran Israel dan mengakhiri pendudukan secara permanen.
Sebelumnya, Netanyahu mengonfirmasi pada Rabu (21/1) bahwa dirinya menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian Gaza pada Kamis melalui penandatanganan piagam di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Peluncuran dewan tersebut dilakukan tanpa kehadiran sejumlah sekutu Eropa. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi dan dukungan internasional terhadap inisiatif tersebut.
Sejumlah pengamat menilai Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin AS berpotensi melemahkan peran PBB serta kerangka multilateral yang selama ini menjadi rujukan penyelesaian konflik Gaza, terutama karena beberapa negara besar dan mitra tradisional AS memilih tidak berpartisipasi.
