Rab 17 Safar 1441 H, 16 Oktober 2019
Home / Politik / Tak terverifikasi di satu kabupaten penyebab KPU tak loloskan PBB ikut Pemilu 2019

Tak terverifikasi di satu kabupaten penyebab KPU tak loloskan PBB ikut Pemilu 2019

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta (RiauNews.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 14 partai sebagai peserta Pemilu 2019. Dua partai yang mendaftar, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan tak bisa ikut karena tidak lolos verifikasi faktual.

PBB dinyatakan tidak lolos karena partai itu tidak memenuhi syarat di satu kabupaten saja, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua.

Hal ini kontan membuat para pengurus pusat partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini meradang. Mereka pada pada Senin (19/2/2018) siang ini berencana akan mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), guna melaporkan hal tersebut.



“Kami akan sampaikan bukti-bukti yang ada ke Bawaslu, bahwa kantor PBB di Kabupaten Manokwari Selatan sudah terverifikasi. Kalau tidak ada titik temu, maka kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” kata Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.

Ia menegaskan bahwa PBB memiliki sejumlah pengurus di wilayah Manokwari Selatan, sehingga keberadaan kantor PBB di Manokwari Selatan tidaklah “bodong”. “Ada beberapa pengurus yang telat datang saat verifikasi yang dilakukan KPU setempat. Namun, KPU menyatakan PBB tidak lolos,” kata Ferry.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menyebut keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima.

“Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten,” kata mantan Menkumham ini.

Akibat datang terlambat, kata Yusril, maka KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos. Tidak lolos di satu kabupaten di Papua ini menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 2019. Yusril mengatakan pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini, namun KPU tetap menolak. Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa.

“Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu,” keluh Yusril.

“Masa gara-gara enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu? Ini benar-benar keterlaluan,” ujar Yusril.***

Komentar

Tinggalkan Balasan