Ming 20 Rabiul awal 1441 H, 17 November 2019
Home / Hukum & Kriminal / Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Bengkalis Diduga Terjadi Praktek Monopoli

Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Bengkalis Diduga Terjadi Praktek Monopoli

Proses land clearing jalan Duri-Pakning, Kabupaten Bengkalis. (Foto: Istimewa)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis sebanyak enam paket dengan total nilai Rp 44,7 miliar lebih telah terjadi praktek monopoli. Dari praktek monopoli tersebut terdapat kelebihan bayar (Mark up) sebesar Rp 2,2 miliar lebih yang ditemukan pada enam perusahaan yang memenangkan lelang.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI tahun 2018 dimana rekanan yang melakukan praktek monopoli adalah RH alias Ak yang juga merupakan salah seorang politisi di Bengkalis.



Adapun enam paket peningkatan dan pemeliharaan jalan tersebut adalah PT. Cakrawala Monica Abadi peningkatan jalan Prapat Tunggal-Bengkalis dengan nilai kontrak Rp 16,2 miliar. PT. Sinar Putra Sejati peningkatan jalan Bengkalis-Bantan dengan nilai Rp 8,8 miliar. PT. Salam Brothers peningkatan jalan Bengkalis-Meskom nilai Rp 8,3 miliar.

Baca: Bupati Bengkalis Amril Mukmini dicegah ke luar negeri

Kemudian PT. Tamaros Dwi Cahya pemeliharaan jalan kecamatan Bengkalis nilai Rp 4,8 miliar. PT.Karya Bersama Investindo untuk pemeliharaan jalan kecamatan Bantan dengan anggaran Rp 3,9 miliar dan PT. Tubersa Bakti Group peningkatan jalan poros simpang Bangkinang desa Pangkalan Batang dengan nilai Rp 2,5 miliar. Monopoli yang diduga dilakukan RH dikarenakan yang bersangkutan merupakan satu-satunya pemilik Instalasi Pencampur Aspal (Asphal Mixing Plant/AMP) di pulau Bengkalis yang mana ternyata tidak memiliki sertifikasi laik operasi.

Selain itu keenam paket tersebut juga dinilai BPK RI bermasalah dalam proses lelang di Kelompok Kerja (pokja) II ULP Bengkalis yang diketuai Ardiansyah.

Baca: Kasus Suap Proyek MY Duri-Pakning, Akan Ada Tersangka Baru Setelah Amril Mukminin

Praktisi hukum Raden Adnan ketika diminta pendapatnya menyebutkan praktek monopoli bertentangan dengan undang-undamg nomor 5 tahun 2009 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai pasal 22 dimana pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang lelang yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Apalagi diduga keenam perusahaan tersebut bersekongkol dengan RH Alias Ak yang merupakan pemilik AMP satu-satunya di Pulau Bengkalis.

“Apabila dari persekongkolan itu ditemukan kerugian negara seperti Mark up atau kelebihan bayar, tentu harus dilakukan pengembalian uang. Apalagi BPK RI menemukan kelebihan bayar mencapai Rp2,2 miliar pada proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan di pulau Bengkalis, dan apabila tidak dilakukan pengembalian uang selambatnya 60 hari tentu bisa dikenai sangsi pidana, “ungkap Raden Adnan.

Baca: Penghentian Proyek MY Jalan Duri-Pakning, Masyarakat Harus Gugat Pemkab Bengkalis

Diketahui RH alias Ak sendiri merupakan pemilik PT Sinar Putra Sejati yang berkedudukan di Pulau Bengkalis, sekaligus pemilik AMP satu-satunya di Bengkalis. RH Alias Ak diduga meminjam lima perusahaan lain untuk mengerjakan proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan nilai fantastis Rp 44,7 miliar yang mana salah satunya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain itu proses pengadaan tidak memenuhi prinsip persaingan sehat dimana log akses dokumen penawaran pada keenam paket pekerjaan tersebut ke unjuk bahwa tempat mengunggah atas enam paket tersebut dilakukan di kantor PT. Sinar Putra Sejati jalan Tandun tepatnya di kantor Perbakin Bengkalis.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau KPA kegiatan tersebut Nw tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan ya atas praktek monopoli maupun kelebihan bayar yang dilakukan kepada keenam perusahaan tersebut. Nomor seluler Nw tidak aktif dan pesan yang dikirim tidak dibalas. ***

Pewarta: Tien

Komentar