23 Oktober 2018
Home / News / Nasional / KPK sebut kesaksian Setya Novanto jadi fakta baru, PDIP: Tak bisa!

KPK sebut kesaksian Setya Novanto jadi fakta baru, PDIP: Tak bisa!

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan. (Kredit: CNN Indonesia)

Jakarta (RiauNews.com) – Kesaksian yang diberikan Setya Novanto dalam persidangan lanjutan kasus korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018) lalu, dianggap sebagai fakta baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu, mantan Ketua DPR RI ini menyebut dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, ikut kecipratan uang panas masing-masing sebesar 500 dolar AS.

“Tadi saya cek ke JPU (jaksa penuntut umum), ini fakta baru di sidang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (23/3/2018).



Namun, Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menilai pernyataan Setnov yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima uang korupsi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena didapat dari hasil mendengar informasi dari orang lain.

Menurutnya, pernyataan Setnov sangat lemah dijadikan bukti dan terkesan untuk mencari sensasi politik agar hukumannya diringankan.

“Apa yang disampaikan Pak Setnov menurut KUHAP masuk kategori testimonium de auditu,” ujar Trimedya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/3).

“Kami paham Pak Setnov dalam situasi tertekan dan berupaya menjadi justice collaborator. Tampilan psikologis orang seperti ini adalah mencoba menampilkan bahwa dirinya bukan designer,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trimedya menuturkan pokok materi persidangan seharusnya melihat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan para saksi di pengadilan, salah satunya BAP Nazaruddin. Merunut BAP Nazaruddin, ia menyebut proyek e-KTP dibuat pada era pemerintahan menteri berinisal GM dan SS.

“PDI Perjuangan mendukung pengembangan kasus tersebut berdasarkan BAP dan keterangan saksi di pengadilan, bukan atas dasar isu dengan motif politik” ujar Trimedya.

Atas dasar BAP Nazaruddin itu, Trimedya sejalan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meyakini bahwa perancang dan aktor intelektual korupsi proyek e-KTP berasal dari pemerintah sebelum Presiden Joko Widodo.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: