Sun 11 Rabi Al Thani 1441 H, 8 December 2019
Home / Utama / Komisi II DPRD Riau Berikan Solusi Konflik Lahan PT AA dengan KPSL

Komisi II DPRD Riau Berikan Solusi Konflik Lahan PT AA dengan KPSL

Suasana RDP komisi II DPRD Riau dengan PT AA. IstimewaPEKANBARU (RiauNews.com)-Komisi II DPRD Riau Senin (18/11/19) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menuntaskan persoalan konflik lahan antara PT Arara Abadi (AA) dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari (KPSL), Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Provinsi Riau.Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Riau Robin Hutagulung, didampingi sejumlah anggota, dihadiri oleh pihak terkait seperti Direktur PT AA Edie Harris, Kepala Humas PT AA M Erwan, BPN Kampar, Kanwil BPN Provinsi Riau, Dishut Provinsi Riau, Asisten I Pemkab Kampar, dan ketua KPSL beserta anggotanya.Dalam hearing yang berlangsung sekitar empat jam tersebut masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya, ketua KPSL, Sukri Tambusai mengaku, lahan mereka sudah mengantongi sertifikat dari BPN Kampar sejak tahun 2004 lalu. Kini lahan yang telah ada pemukiman penduduk tersebut hendak diambil alih kembali oleh PT AA.Sukri menceritakan tahun 1998 masyarakat Tambusai mengajukan permohonan lahan ke PT AA. Saat itu PT AA tak keberatan sebagian lahan konsesinya diberikan ke koperasi seluas 1.568 hektar.“Nah, pada tahun 2004 lahan KPSL mulai dibuka dengan melakukan penanaman sebanyak 1.050 hektar secara bertahap sampai 2006. Sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk 520 Persil (bidang tanah dengan ukuran tertentu),” jelas Sukri.Selanjutnya kata Sukri, pada tahun 2010 penanaman kedua dilakukan, seluas 244 hektar sehingga total lahan yang sudah dibuka koperasi seluas 1.294 hektare, dan sisanya lahan dari keseluruhan total lahan pencadangan milik KPSL seluas 290 hektar.“Belakangan ini PT AA mengklaim telah keluar Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk lahan 290 hektar yang sudah disepakati tersebut.Tidak terima dengan kondisi tersebut masyarakat bentrok dengan security PT AA. Untuk itu pihaknya mendesak Komisi II DPRD Riau bisa membantu penyelesaian permasalahannya. “Jangan sampai perusahaan mengambil paksa lahan yang sudah ada rumah masyarakat sekitar 80 unit tersebut ,” ujarnya.Direktur PT AA, Edi Harris menyatakan berdasarkan hasil kesepakatan RDP, pihaknya bukan melepaskan lahan yang diminta oleh KPSL, melainkan, mempercepat proses pelepasan sebagai wujud kerjasama PT AA dengan masyarakat.”Dalam persoalan ini kita minta kepastian hukum , kalau dilepaskan oleh pemerintah maka lepas sudah tanggung jawab kita, kalau tidak tentu ada aturan teknis yang mengaturnya,” ujarnya.Edie juga mengkritik terbitnya SHM milik masyarakat dilahan konsesi tersebut. Sementara lahan PT AA ini memiliki izin dari tahun 1996, sementara itu BPN menerbitkan SHM pada tahun 2004. Menurutnya, sepanjang belum ada pelepasan kawasan hutan oleh KLHK, secara hukum sertifikat tanah itu tidak bisa keluar. Akan tetapi di lapangan ternyata sudah terbit sertifikat.”Itulah carut marut hukum kita, padahal dalam aturannya sudah jelas, BPN tidak boleh mengeluarkan SHM dilahan hutan,” imbuhnya.Ketua komisi II Robin Hutagalung SH mengatakan telah terjadi kesepakatan antara PT AA dengan KPSL seperti, PT AA bersedia mempercepat proses pelepasan kawasan konsesi seluas 1568 hektar sesuai keinginan KPSL.Selain itu ada beberapa point yang disepakati seperti PT AA bersedia mencabut laporan KSPL ke Polres Kampar, kemudian PT AA setuju tidak melakukan aktifitas dilahan yang berkonflik dengan KPSL.”Jadi semua pihak sudah sepakat sehingga dibuat Berita Acara RDP yang ditandatangani oleh semua pihak terkait,” kata Robin.Robin berharap dengan tercapainya kesepakatan ini tidak adalagi konflik yang berujung kontak fisik antara masyarakat dengan perusahaan. Tien

Komentar