14 Desember 2018
Home / Spesial Riau / Izin pertambangan pasir laut di Pulau Beting Aceh dinilai kangkangi aturan

Izin pertambangan pasir laut di Pulau Beting Aceh dinilai kangkangi aturan

Suhardiman Amby.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Izin yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau berupa konsesi pertambangan pasir laut di Pulau Beting Aceh, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, dinilai melanggar aturan oleh pihak DPRD Riau.

Menurut Sekretaris Komisi C Suhardiman Amby, jika memang telah diterbitkan izin untuk eksploitasi maka ini sudah melanggar.

“Tidak boleh ada izin apapun yang keluar sampai Perda RTRW disahkan. Untuk kajian saja boleh, namun untuk eksploitasi tidak boleh,” ucap Suhardiman ketika ditemui Senin (29/5/2017).

Legislator asal Partai Hanura mengaku heran, karena Pulau Beting Aceh yang awalnya diwacanakan sebagai salah satu kawasan objek pariwisata di Riau, namun sekarang menjadi lahan pertambangan, memperlihatkan tidak konsistennya Pemprov Riau.

Penambangan pasir laut di Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau.

Sedangkan dari sisi aturan juga akan cacat hukum, karena dalam RTRW Riau sudah disusun mana saja lokasi yang akan ditempatkan untuk lokasi pertambangan, pariwisata dan daerah-daerah lainnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Ranperda RTRW DPRD Riau, Asri Auzar mengatakan, Pulau beting tersebut merupakan Kawasan lindung yang harus dijaga. Dan pihaknya meminta pemerintah  untuk membatalkan izin yang dikeluarkannya tersebut.

“RTRW belum siap, kok berani memeberikan izin. Untuk itu saya minta pak gub secara hormat untuk segera mencabut izin itu,” katanya dilansir laman Antara.

Sebagaimana diwartakan oleh sejumlah media sebelumnya, pemberian izin konsesi pertambangan pasir laut dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau, kepada PT Logomas Utama untuk menggarap 5.030 hektare lahan di Pulau Beting Aceh, Kecamatan Rupat Utara, Bengkalis.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: