Home / Spesial Riau / Isi Jabatan Eselon II Pemprov Riau, Syamsuar Tidak Perlu Nunggu Enam Bulan

Isi Jabatan Eselon II Pemprov Riau, Syamsuar Tidak Perlu Nunggu Enam Bulan

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

PEKANBARU (RiauNews.com) – Sebanyak enam jabatan eselon II atau pejabat tinggi pratama dilingkup Pemprov Riau sampai sekarang masih kosong dan empat jabatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Bahkan kekosongan pejabat malah terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cukup vital dan strategis seperti Asisten II dan Bappeda.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi yang dikonfirmasi langsung Senin (18/02/2019) siang memaparkan bahwa keenam jabatan pejabat tinggi pratama yang kosong tersebut adalah Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta dua posisi staf ahli Gubernur Riau.

“Ya, ada enam jabatan pejabat tinggi pratama di Pemprov Riau yang masih mengalami kekosongan sampai saat ini. Empat jabatan diisi oleh pelaksana tugas, sedangkan dua jabatan lagi adalah staf ahli Gubernur yang sudah kosong sejak beberapa bulan terakhir,”papar Hijazi.

Untuk mengisi kekosongan tersebut dapat dilakukan penunjukan sekaligus pelantikan secepatnya oleh gubernur Riau apakah gubernur Riau terpilih yang akan segera dilantik atau gubernur sekarang, tergantung situasi.

Namun Gubri sekarang mustahil dilakukan pelantikan untuk mengisi kekosongan enam jabatan tersebut, karena pada Selasa (19/02/2019) jabatan Wan Thamrin Hasyim berakhir sebagai Gubri.

Ditanya apakah Gubri terpilih (Syamsuar,red) yang rencananya dilantik tanggal 20 Februari ini bisa melakukan pelantikan terhadap enam kekosongan tersebut tanpa harus menunggu enam bulan, Sekdaprov menyebut tidak ada masalah. Karena Gubri yang baru melakukan pelantikan adalah untuk mengisi kekosongan bukan melakukan mutasi atau pergantian pejabat.

“Tak ada masalah kalau Gubri yang baru dilantik nanti dapat menempatkan langsung serta melantik pejabat di empat OPD dan dua staf ahli bersangkutan dan itu tidak menyalahi aturan karena bukan melakukan mutasi,”ujar Hijazi.***

Pewarta: Tien

Komentar
%d blogger menyukai ini: