26 September 2018
Home / Spesial Riau / Harga Pertalite di Riau segera turun setelah PBBKB resmi ditetapkan 5 persen

Harga Pertalite di Riau segera turun setelah PBBKB resmi ditetapkan 5 persen

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat menandatangani hasil paripurna tentang revisi PBBKB sebesar lima persen di DPRD Riau. (Kredit: Humas)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Setelah melewati rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau sepakat untuk menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi 5 persen.

Dengan begitu, harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi produksi PT Pertamina (Persero) jenis Pertalite akan segera turun dari harga yang sekarang mencapai Rp8.150 perliter.



Rapat paripurna ini sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan dihadiri 46 anggota dewan, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi dan perwakilan organisasi perangkat daerah di Gedung DPRD Riau, Kamis (29/3/2018).

Juru bicara Panitia Khusus Perda Pajak Daerah Sonia Wati mengatakan pihaknya telah bekerja maksimal dalam menanggapi respon masyarakat terhadap besarnya PBBKB di Riau.

“Kami telah bekerja semaksimal mungkin dalam menyelesaikan revisi perda tersebut dalam waktu tujuh hari kerja untuk menurunkan pajak bahan bakar khususnya jenis pertalite di Riau,” sebut Sonia.

Menurutnya, dengan diturunkannya pajak sebesar lima persen diharapkan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga Pemprov harus berperan aktif menutupi kekurangan Pendapatan Asli Daerah pascapenurunan PBBKB tersebut.

Dengan disahkannya perda tersebut, Pansus merekomdasikan beberapa hal diantaranya meminta Pemrov Riau mempersiapkan teknis perda berupa peraturan gubernur dan sosialisasi regulasi tersebut kepada masyarakat. Juga diminta kepada pertamina mensosialisasikan langsung perda itu kepada masyatakat.

“Selanjutnya Pemprov Riau harus kreatif meningkatkan pendapatan daerah untuk menutupi devisit anggaran PBBKB. Bapenda wajib melakukan rekonsiliasi data penyaluran BBM seperti daerah lainnya, dan Pemprov diwajibkab melakukan pengawasan penyaluran di seluruh Riau,” paparnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah DPRD Riau dalam perubahaan Ranperda tersebut.

“Dengan disepakatinya perda PBBKB ini, kami harapkan adanya stimulus daya beli masyarakat terhadap pertalite. Dan terhadap premium yang semakin berkurang semestinya agar tetap dipertahankan dan ditambah pasokan untuk Riau,” tuturnya.*** (Antara)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: