Home / Hukum & Kriminal / DPRD Riau Desak Aparat Penegak Hukum Tindak PT Safari Riau dan PT Adei Plantation

DPRD Riau Desak Aparat Penegak Hukum Tindak PT Safari Riau dan PT Adei Plantation

Lahan yang baru saja ditanam kelapa sawit.

PEKANBARU (RiauNews.com)-Anggota DPRD Riau Sugianto meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas PT Safari Riau yang diduga telah melanggar hukum dengan menggarap lahan diluar izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh pemerintah.

Diduga perusahaan perkebunan kelapa sawit milik asing yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tersebut menggarap lahan secara ilegal seluas 2000 hektar.

“Prona yang digunakan oleh pihak perusahaan PT Safari Riau mulai berbuntut ricuh. Badan Pertanahan Nasional harus menjelaskan kepada publik dan harus ikut bertanggung jawab. Karena anak perusahaan PMA PT Adei Plantation itu jelas menggarap lahan di luar izin, baik lahan yang berada di Kecamatan Pelalawan di bawah naungan PT Adei Plantation maupun anak perusahaannya PT Safari Riau, ini jelas melanggar aturan, dan pihak penegak hukum harus berani mengungkapnya,” kata Sugianto.

Perusahaan tersebut menurut anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan Siak, jelas melanggar aturan dengan menggarap lahan di luar izin yg di berikan. PT Safari Riau itu menanam di luar izin sebanyak 2000 hektar mengapa tidak dicegah dan ditindak oleh pihak berwajib seperti yang terjadi ketika polisi melarang masyarakat mengeluarkan buah KKPA yg di anggap belum selesai. Padahal masyarakat sudah mengantongi SHM sebagai kepemilikan yang sah.

“Seharusnya yang dilarang mengeluarkan buah itu PT Safari Riau yang lahannya ilegal. Tindakan itu merusak hutan, merusak lingkungan, merugikan negara di segi pajak, kok aparat diam gak bertindak?” ujarnya.

Politisi PKB ini menghimbau bagi pembeli CPO PT Adei Plantation dan anak perusahaanya jangan lagi menerimanya mengingat CPO yang dihasilkan dari pembabatan kawasan hutan.

Sugianto juga mempertanyakan belum ditahannya petinggi PT Adei Plantation dan PT Safari Riau dalam kasus Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang menjerat PT Adei Plantation di Kabupaten Pelalawan tahun 2014 silam. Perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Kasasi kasus IUP PT Adei telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Tiga orang petinggi perusahaan tersebut Danesuvaran, Tan Kei Yong dan Go Teh Meng, merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas dugaan IUP yang tidak dilengkapi oleh perusahaan asal Malaysia itu. Dalam putusan MA, ketiganya dihukum masing-masing 1 tahun penjara.

Sementara itu humas PT Adei Plantation, Budi Simajuntak enggan menanggapinya ia menyarankan untuk konfirmasi ke instansi terkait seperti Dinas Perkebunan dan humas PT Safari Riau. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry mengaku belum menerima laporan tentang dugaan PT Safari Riau yang mengarap lahan diluar HGU, namun ia mengatakan akan mengkoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan humas PT Safari Riau Adi Nugroho juga enggan berkomentar.***

Pewarta: Tien

Komentar
%d blogger menyukai ini: