17 Desember 2018
Home / Utama / Defisit BPJS Kesehatan ditambal dari cukai rokok

Defisit BPJS Kesehatan ditambal dari cukai rokok

BPJS Kesehatan pada 2017 mengaku alami defisit Rp9 triliun.

Jakarta (RiauNews.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini sedang mengalami defisit hingga Rp10,98 triliun, sehingga beberapa klaim yang diajukan sejumlah rumah sakit tidak terbayarkan.

Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, pemerintah memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), sesuai dengan undang-undang.



Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah mengeluarkan peraturan presiden terkait pemanfaatan cukai rokok dari daerah, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Oh ya, memang sudah kita keluarkan. Yang pertama itu ada amanat undang-undang ya bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk layanan, hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,” kata dia menjelaskan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurutnya, pelayanan kesehatan masyarakat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sebagian defisit yang terjadi di BPJS tersebut ditutup dari hasil cukai rokok.

Jokowi pun mengaku juga telah memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit defisit BPKS. “Artinya ini prosedur, akuntabilitas sudah dilalui,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Presiden juga mengaku telah memerintahkan Dirut dan Direksi BPJS untuk memperbaiki sistem, baik verifikasi maupun sistem keuangan. Jokowi menyebut, pengelolaan dan pemonitoran klaim dari rumah sakit terhadap BPJS bukanlah hal yang mudah.

“Bukan sesuatu yang gampang. Saya mengalami semuanya. Dari lingkup di kota saja. Dulu kita ada kartu sehat. Di provinsi kita ada Kartu Jakarta Sehat. Itu ngontrol rumah sakit tidak mudah. Ini seluruh negara ya kan. Artinya, perbaikan sistem itu harus terus dilakukan,” ujar Jokowi.

Untuk diketahui, berdasarkan audit BPKP, perkiraan defisit BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 10,98 triliun. Sedangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hanya sekitar Rp 4,9 triliun. Karena itu, dana cukai tembakau dan pajak rokok ini diharapkan bisa menutupi defisit BPJS.

Sebelumnya pada 2017 BPJS Kesehatan juga mengalami defisit yang mencapai Rp9 triliun, sehingga terjadi peningkatan defisit lebih kurang 11 persen.***

Sumber: Republika

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: