Rab 17 Safar 1441 H, 16 Oktober 2019
Home / Spesial Riau / Bukan PT Adei Tapi PT Padasa yang Dilaporkan ke Polda Riau

Bukan PT Adei Tapi PT Padasa yang Dilaporkan ke Polda Riau

Pekerja mengangkut kelapa sawit yang baru saja dipanen. (Kredit: Berita Daerah)

Pekanbaru (RiauNews.com)-Sebelumnya Sekretaris komisi III DPRD Riau Suhardiman Ambi mengatakan PT Adei Plantation& Industri yang akan dilaporkan ke Polda Riau pada Senin (26/8/2019). Namun kemudian ternyata yang akan dilaporkan adalah PT Padasa Enam Utama, bukan PT Adei.

“Betul yang dilaporkan itu PT Padasa bukan PT Adei,” kata Suhardiman melalui pesan Whattshap, Sabtu (24/8/2019).



Dikatakannya banyaknya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Padasa, membuat DPRD Riau gerah dan Senin pekan depan DPRD Riau akan melaporkan perusahaan milik asing tersebut ke Polda Riau.

“Sesuai arahan pimpinan DPRD Riau, Insya Allah Senin depan kita akan melaporkan PT Padasa ke Reskrimsus Polda Riau. Seperti apa nantinya, apa kita undang Reskrimsus dan Gakumnya ke DPRD Riau atau nanti kita yang kesana memberikan laporan itu, ” jelas Sekretaris komisi III DPRD Riau Suhardiman Ambi, ditemui di DPRD Riau, Kamis (22/8)

Point yang akan dilaporan nanti terang Suhardiman Ambi diantaranya perambahan hutan lindung Bukit Suliki dan ditanami kelapa sawit belasan tahun silam.

“Dia yang merambah, dia menanam, dia memanen buah sawit lalu mengolahnya jadi CPO di PKS PT Padasa Itu sudah cukup kuat untuk menutup pabrik,” ujarnya.

Kemudian terang politisi Hanura ini, dari temuan Pansus monitoring DPRD Riau beberapa waktu lalu ditemukan perambahan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ditanami kelapa sawit. Dalam ketentuan harusnya 50 meter dari bibir anak sungai dan 100 meter dari sungai yang boleh ditanami, namun nyatanya jaraknya 10 meter dari DAS.

” Tiga tahun yang lalu Pansus sudah meminta DAS ditanami hutan kembali, tapi nyatanya sampai sekarang mereka (PT Adei-red) tidak melakukannya,” ujarnya.

Persoalan pelanggaran AMDAL juga menjadi point laporan DPRD Riau, dugaan pelanggaran AMDAL ini dibuktikan dengan PKS PT Padasa yang berjarak hanya 10 meter dari bibir sungai,” Ini tidak boleh karena keberaan PKS yang dekat dengan sungai akan menggerus sungai itu sendiri.

“Jadi ada empat Undang-undang yang diduga dilanggar oleh PT Padasa, pertama UU Kehutanan, UU DAS, UU lingkungan dan UU Sumber Daya Air,” imbuhnya.***

Pewarta: Tien

Komentar