Sabtu, 25 Januari 2020
Home / Spesial Riau / Usut ganti rugi lahan tol, Fraksi PDIP DPRD Riau usul bentuk pansus

Usut ganti rugi lahan tol, Fraksi PDIP DPRD Riau usul bentuk pansus

Ruas tol Pekabaru-Dumai masih dalam tahap pengerjaan oleh kontraktor, PT Hutama Karya. (Kredit: MCR)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai kepada masyarakat yang besarannya tidak merata mendapat respon dari Fraksi PDIP DPRD Riau. Bahkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Riau Syafruddin Poti meminta dalam proses ganti rugi lahan tersebut mengedepankan azas keadilan.



“Dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya terhadap masyarakat Kandis di Kabupaten Siak harus mengedepankan azas keadilan. Jangan ada tumpang tindih soal harga yang diberlakukan kepada masyarakat,” tegas Syafruddin Poti, dihadapan Gubernur Syamsuar dan anggota DPRD Riau saat Rapat Paripurna, Senin (2/12/2019) di ruang paripurna DPRD Riau.

Dipaparkan Poti bahwa sejumlah masyarakat Kandis yang lahannya terkena ganti rugi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai mendatangi Fraksi PDIP. Para warga tersebut mengemukakan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima tumpang tindih ada yang mencapai Rp500 juta satu hektar, ada juga yang diganti rugi Rp180 juta perhektar termasuk harga yang dinilai rendah Rp10 ribu permeter atau Rp100 juta satu untuk tiap hektarnya.

“Kita minta kepada pimpinan DPRD Riau untuk memprioritaskan pembahasan ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya kepada masyarakat Kandis di Kabupaten Siak. Saya menyarankan kepada pimpinan dewan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) soal tumpang tindihnya harga ganti rugi lahan warga tersebut sehingga memenuhi azas keadilan,” saran Poti.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau Dadang Eko Heryanto ST yang ditemui mengungkapkan bahwa soal ganti rugi lahan maupun tekhnis pekerjaan di lapangan bukan domain dari Dinas PUPR. Ganti rugi lahan dan tekhnis berada di Kementerian Pekerjaan Umum karena pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai menggunakan dana APBN.

“Kalau secara tekhnis pekerjaan saya bisa sampaikan bahwa pembangunan sudah berada di sesi 2 dan kabarnya Kementerian PU akan melakukan ujicoba pada Januari tahun 2020. Namun Dinas PUPR Riau tidak bisa ikut campur terlalu jauh, hanya sebatas mengetahui kondisi tekhnis,”ulas Dadang singkat.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto SE terkait soal kisruh gantine rugi lahan tersebut memaparkan bahwa ia akan sampaikan keseluruh unsur pimpinan DPRD Riau, apakah akan dibentuk Pansus atau anggota dewan dari komisi terkait turun langsung ke lapangan.

“Aspirasi masyarakat Kandis yang merasa didiskriminasi soal harga ganti rugi lahan akan kita bahas terlebih dahulu ditingkat pimpinan,”ungkap Hardianto singkat.***

Pewarta: Edi Gustien

%d blogger menyukai ini: