Home / Spesial Riau / Kuantan Singingi / Wabup Kuansing berkomentar soal SILPA di media, diundang dewan malah tak datang

Wabup Kuansing berkomentar soal SILPA di media, diundang dewan malah tak datang

Wakil Bupati Kuantan Singingi, Halim.

Teluk Kuanan (RiauNews.com) – Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Halim, beberapa waktu lalu berkomentar di media soal dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) yang ditinggalkan oleh pemerintahan periode sebelumnya, yakni pada saat peralihan pimpinan daerah tahun 2016 lalu, dinilai kurang bijak oleh anggota DPRD Kuansing, Jefriantoni.

“Sebaiknya pak Wabup selaku pimpinan daerah tidak membuat pernyataan seperti itu di media, itu nantinya akan membentuk opini liar di masyarakat,” kata Jefriantoni saat berbincang dengan wartawan, Kamis (22/11/2018) di gedung DPRD Kuansing.



Menurut Wakil rakyat asal Kecamatan Pangean ini, sebelumnya DPRD Kuansing sudah mengundang pihak pemerintah yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah, BPKAD untuk duduk bersama membahas semua permasalahan yang ada, termasuk juga kejelasan dana silpa ini yang sekarang ramai diperbincangkan di masyarakat.

“Tapi kan mereka tak satupun yang hadir memenuhi undangan ini tanpa alasan yang jelas, malah justru membuat statmen di media, ini tentu sangat tidak bijak,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Jefri, DPRD mempunyai data yang jelas terkait permasalahan ini. “Oleh sebab itu kita harap Bupati, Wabup, Sekda dan BPKAD agar hadir kiranya memenuhi undangan kita supaya persoalaan ini tidak melebar kemana-mana,”kata Jefriantoni.

Diberitakan di salah satu media online, Wabup Halim menyatakan bahwa uang dana SILPA yang ditinggalkan oleh pemerintahan periode sebelumnya pada saat peralihan pimpinan daerah 2016 lalu itu tidak ada.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyatan ketua DPRD, Andi Putra yang menyatakan bahwa pemerintahan periode sebelumnya telah meninggalkan dana SILPA lebih kurang Rp 90 miliar untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan tiga pilar, namun tidak dibayarkan oleh pemerintahan Mursini-Halim saat itu.***

Sumber: MCR

Komentar
%d blogger menyukai ini: