Rab 16 Rabiul awal 1441 H, 13 November 2019
Home / Spesial Riau / Kuantan Singingi / Plt Kadis PMD Kuansing bantah penyediaan internet desa bodong

Plt Kadis PMD Kuansing bantah penyediaan internet desa bodong

(ilustrasi)

Teluk Kuantan (RiauNews.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kuantan Singingi, Nafisman, membantah tuduhan para pendemo, yang mengatakan bahwa proyek internet desa adalah bodong.

“Ndak faham saya apa yang disebut bodong oleh adik-adik tuh. Tidak ada yang bodong penyediaan internet jelas ada ICON+,” katanya, dikutip Riaunews.com dari Riau Terkini, Jumat (5/7/2019).



Menurutnya, siapa saja punya hak untuk menyampaikan pendapat, namun apa yang disampaikan itu tidak benar sama sekali.

“Soal angka 3 juta, kemungkinan itu adalah harga yang tertuang dalam MoU antara desa dengan penyedia jaringan,” terangnya.

Untuk MoU ini, Nafisman menyebut berlaku selama 3 tahun. Penyedia memasang jaringan internet fiber optik dan desa berlangganan dengan harga tertentu selama 3 tahun. Untuk biaya tahun ke empat akan dibicarakan kembali oleh kedua belah pihak.

“Sayangnya di pertengahan jalan MoU itu tidak berjalan dengan mulus, ICON+ belum dapat memberikan layanan sesuai rencana, lalu kemudian desa banyak yang mengundurkan diri dari kerjasama tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Kuansing (GAMK), melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, Jumat (5/7).

Menurut GAMK, bahwa dalam satu tahun sejumlah desa di Kuansing mesti membayar biaya internet sebesar 3 juta rupiah, sementara legalitas diduga bodong.

Menyangkut masalah ini, GAMK juga mendesak agar memeriksa Bupati Mursini, serta meminta seluruh Kades yang ikut program ini agar memberikan keterangan.

Serta GAMK juga meminta agar memeriksa Kepala Dinas PMD dan minta lebih tegas penjarakan Bupati Mursini.***

Komentar