Rab 16 Rabiul awal 1441 H, 13 November 2019
Home / Spesial Riau / Kuantan Singingi / Kajati Riau didesak tangkap Bupati Kuansing

Kajati Riau didesak tangkap Bupati Kuansing

Bupati Kuantan Singingi, Mursini.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Sejumlah orang yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati Riau, Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Jum’at (5/7/2019), mendesak agar Bupati Kuantan Singingi Mursini ditangkap.

Alasan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Kuansing (GAMK) ini adalah adanya dugaan korupsi terkait kontrak intenet desa sebesar 2 miliar.



Menurut GAMK, bahwa dalam satu tahun sejumlah desa di Kuansing mesti membayar biaya internet sebesar 3 juta rupiah, sementara legalitas diduga bodong.

Menyangkut masalah ini, GAMK juga mendesak agar memeriksa Bupati Mursini, serta meminta seluruh Kades yang ikut program ini agar memberikan keterangan.

Serta GAMK juga meminta agar memeriksa Kepala Dinas PMD dan minta lebih tegas penjarakan Bupati Mursini.

Humas Kejati Riau, Muspidauan, saat menemui para pendemo menyampaikan apa yang dituntut setidaknya harus ada lima alat bukti sedangkan tuntutan ini menurutnya masih minim.

“Terkait hal ini kami dari Kajati akan berkoordinasi dengan Kejari Kuansing dan akan kami pelajari terlebih dulu, karena apa yang dituntut belum lengkap,” terangnya sebagaimana dilansir Riau Terkini.

Dijelaskan Mispidauan, untuk kasus ini tidak cukup 1 lembar alat bukti saja untuk diproses.

Sementara itu, Koordinator lapangan aksi, Robby Priatama, menegaskan aksi ini murni pergerakan GAMK, dan tidak ada siapapun dibelakang layar.

“Terkait masalah ini, Bupati terkesan memaksa seluruh Desa memakai internet. Dalam hal ini Bupati dan Dinas terkait sudah menyalahi aturan. Artinya Bupati memiliki kepentingan dengan perusahaan Icon+ karena kita menduga Bupati dapat keuntungan,” jelas Robby.

Menurut Robby bukti kuat masalah ini adanya kongkalikong, karena adanya salah satu pekerja Dinas ingin bernegosiasi dengan pihaknya.

Untuk masalah ini, Robby menegaskan agar Kadis terkait tidak ikut-ikutan membela Mursini, karena tugas Kadis bagaimana bisa menerangkan ke Publik penyelewengan dugaan masalah internet.

“Bukan malahan unjuk diri di publik, lalu dikatakan Mahasiswa bohong. Kalau begini justru kami menduga bahwa Napisman Plt. Kadis Dinsos PMD ikut bermain dalam putaran uang kotor yang dikutip pertahun dari dana desa itu,” kata Robby.***

Komentar