Sat 17 Rabi Al Thani 1441 H, 14 December 2019
Home / Spesial Riau / KPK sarankan Gubri bentuk Pansel pejabat independen

KPK sarankan Gubri bentuk Pansel pejabat independen

Koordinator KPK Wilayah II Sumatera, Abdul Haris

Pekanbaru (RiauNews.com) – Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti rasuah tersebut kembali mengingatkan Gubernur Syamsuar agar tidak main mata dan menyarankan agar membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pejabat dari kalangan independen. Hal itu dimaksudkan, agar pejabat yang dihasilkan lebih objektif, bukan karena suka tak suka.



“Silahkan bentuk Pansel indepeden. Kita Harap semuanya objektif, bukan atas dasar suka tak suka,” kata Abdul Haris, Koordinator KPK Wilayah II Sumatera, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga:

Karena itu, melalui Pansel independen itu, diperlukan untuk melakukan seleksi terbuka. Sehingga integritas dan professional pejabat yang dipilih dapat dilahirkan untuk menunjang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ke depan.

Tidak hanya itu, selain dilakukan lelang terbuka pejabat yang akan ditunjuk nantinya harus ada kontrak kerja tahunan. Harus ada target yang dicapai. Dengan begitu, rencana kerja strategis lima tahunan Dari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, bisa dijabarkan dalam bentuk rencana strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Terkait dengan rotasi, mutasi pegawai kita minta dilakukan kelangan terbuka. Tidak ada istilah titipan. Dengan lelang itukan kita bisa mengetahui integritas dan profesionalis,” ungkap Haris.

Lebih lanjut menurut Haris, jika pejabat yang akan diberi amanah bukanlah orang yang tepat, dikhawatirkan akan menjadi beban. Terlebih jabatan yang didapat karena Ada seauatu hal.

“Kenapa, kalau orang yang ditunjuk bukan orang yang tepat, nanti akan menjadi beban. Karena namanya sesuatu itu tak gratisnya, pasti ada pamrih,” ungkap Haris.

Dikutip dari laman Riauterkini.com, Haris mengingatkan cukuplah ada tiga Gubernur Riau yang tersandung kasus korupsi. Jangan sampai ada lagi kepala daerah berikutnya yang menyusul.

“Cukup sudah tiga kali. Itu saja,” ujar Haris.***

Komentar