Home / Spesial Riau / Kota Pekanbaru / ASN Pemko Pekanbaru diimbau tak gunakan mobdin untuk lebaran

ASN Pemko Pekanbaru diimbau tak gunakan mobdin untuk lebaran

Mobil dinas milik Pemko Pekanbaru. (Kredit: GoRiau)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Pemerintahan Kota Pekanbaru dihimbau untuk tidak menggunakan mobil/kendaraan dinas pada saat lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah mendatang.

Hal ini sebagaimana disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, sembari meminta agar seluruh ASN bisa amanah dalam menggunakan fasilitas negara.

“Kalau nantinya ada larangan penggunaan mobil dinas bagi ASN saat lebaran oleh pemerintah pusat, tentu seluruh ASN Pemko Pekanbaru harus amanah. Jangan sampai mobil dinas digunakan untuk mudik,” ujar Ayat.

Ayat menambahkan, kebijakan penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran memang tidak dibenarkan. Namun, untuk memastikan regulasi tersebut, mantan anggota DPRD Riau ini meminta terlebih dahulu menanyakan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

“Kalau mengacu seperti tahun sebelumnya, penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran memang dilarang. Untuk tahun ini, coba cek regulasinya dulu ke BPKAD Pekanbaru,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada awal Mei 2018 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan kepala daerah untuk mengimbau seluruh jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan dinas jelang lebaran. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan untuk mudik lebaran, rawan akan konflik kepentingan.

“Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi, maka kami mengimbau agar pada pimpinan instansi tidak mengizinkan para pegawainya untuk menggunakan fasilitas dinas,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/5/2018) lalu.

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menegaskan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik 2018. Asman mengatakan, aturan mobil dinas untuk mudik sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN (Permen PAN) No 87 tahun 2005.

“Memang di situ sudah dinyatakan (mobil dinas) tidak boleh dipakai. Jadi, kendaraan dinas tidak boleh digunakan oleh pejabat untuk mudik,” katanya, saat konferensi pers mengenai SKB 3 Menteri Idul Fitri 2018, di Jakarta, Senin (7/5/2018).***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: