Home / Spesial Riau / Ditjen Pajak dan Pertanahan se-Riau tekan MoU dengan KPK, ini kata Gubri

Ditjen Pajak dan Pertanahan se-Riau tekan MoU dengan KPK, ini kata Gubri

Gubernur Riau meneken MoU bersama KPK, Ditjen Pajak, Kepala Daerah, BPN se Riau lakukan penandatangan bersama, Kamis (2/5/2019). (Foto: MCR)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Gubernur Riau, Syamsuar dan Bupati/Walikota se Riau menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan se-Riau, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan yang digelar di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau ini untuk menindaklanjuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pencegahan korupsi di Provinsi Riau sebelumnya, yang digagas komisi pemberantasan anti rasuah tersebut, ketika Gubernur Riau dijabat Arsyadjuliandi Rachman.

“KPK berharap dengan adanya nota kesepahaman ini, maka ke depan bisa jadi landasan hukum bagi Pemprov Riau untuk memperbaiki beberapa persoalan di sana dan meningkatkan pendapatan daerah,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander, usai penandatanganan MoU, Kamis (2/5/2019).

Baca: Kasus korupsi mantan Gubri Annas Maamun, Korporasi Palma Group kini jadi tersangka

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar dalam pemaparannya mengatakan, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah mengatur sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan.

“Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan sedemikian rupa agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih atau pun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas adalah dana perimbangan,” kata Syamsuar.

Baca: Gubri minta Walikota/Bupati kurangi BPHTB

Dalam terminologi keuangan Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Gubri menjelaskan, program kerja ini merupakan bentuk penguatan sinergitas yang kelanjutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berkepentingan di bidang penerimaan negara sektor perpajakan dan dana bagi hasil.

Penguatan sinergitas dimaksud didasari pertimbangan bahwa dukungan dan peran aktif bagi optimalisasi penerimaan perpajakan tidak hanya dari Pemerintah Provinsi saja, namun dari seluruh elemen Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/Kota.

Baca: Suruh ASN dan Kepala Daerah netral, Gubri seperti menjilat ludah sendiri

Dukungan dan peran aktif dari Pemerintah Daerah ini merupakan wujud kepatuhan Pemerintah Daerah atas amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan.

“Melalui penandatanganan kesepakatan ini, kami mengharapkan seluruh unsur Pemerintah Daerah dapat menyamakan cara pandang dan mensinergikan dukungan serta peran aktif sesuai kewenangan untuk mendukung penuh strategi dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak Pusat dan Daerah, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak bagian Pemerintah Daerah,” tuturnya.***

Komentar
%d blogger menyukai ini: