Ming 23 Muharram 1441 H, 22 September 2019
Home / Politik / PDIP apresiasi Firli Bahuri Cs jadi pemimpin KPK

PDIP apresiasi Firli Bahuri Cs jadi pemimpin KPK

Hasto Krisyanto. (Foto: Tribunnews)

Jakarta (Riaunews.com) – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi penuh atas terpilihnya Firli Bahuri dan empat orang lainnya untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2019-2023.

Komisi III DPR telah memilih lima nama pimpinan KPK periode selanjutnya pada Jumat (13/9/2019) dini hari. Selain Firli, empat orang lainnya yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron.



“Kami memberikan apresiasi atas terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Hasto sebagaimana dilansir laman CNNIndonesia.com, Jumat (13/9).

Lebih lanjut, Hasto meminta kelima pimpinan KPK itu untuk membuktikan kinerjanya dalam memberantas korupsi. Hal itu bertujuan untuk menjawab berbagai keraguan masyarakat terhadap kinerja mereka belakangan ini.

“Harus melakukan pencegahan, melakukan edukasi dan sinergi dengan seluruh penegak hukum guna bersama-sama memerangi korupsi,” kata Hasto.

Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK selalu terjadi pro dan kontra di dalamnya. Bahkan di dalam internal KPK sendiri selalu ada pro dan kontra. Baginya, yang terpenting adalah pembuktian bahwa tuduhan miring tak akan terbukti lewat kinerja yang baik.

“Yang penting sebuah komitmen, karena publik akan melihatnya. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi pimpinan yang terbaru untuk membuktikan kinerjanya,” kata Hasto.

Selain itu, Hasto berharap agar seluruh jajaran pimpinan KPK dapat mengedepankan kinerja pencegahan yang didasarkan prinsip keadilan. Serta yang penting adalah ketaatan kepada seluruh mekanisme hukum.

Artinya, tidak boleh ada lagi penetapan tersangka secara tergesa-gesa tanpa melalui bukti-bukti yang kuat. Tidak boleh ada lagi mekanisme penyadapan yang ditujukan karena intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Tidak boleh lagi ada kasus-kasus penetapan tersangka bertahun-tahun, tanpa ada sebuah kejelasan terhadap mekanisme hukumnya,” kata dia.***

Artikel Asli
Komentar
%d blogger menyukai ini: