26 September 2018
Home / Opini / Prabowo Korban Fitnah Tragedi 1998

Prabowo Korban Fitnah Tragedi 1998

Oleh: Asran Siara

Penuturan sejarah bahwa malapetaka bagi Indonesia, dan mimpi buruk bagi Asia Tenggara, mungkin akan terjadi, jika tidak datang sebuah perintah dari Wiranto untuk membebas-tugaskan jenderal yang berbahaya dan di luar kontrol itu dari posisinya sebagai Pangkostrad.

Prabowo membawa tentaranya ke halaman istana dan mencoba mengepungnya, lalu dengan menyandang senjata memasuki ruang kerja Habibie. Tetapi akhirnya Prabowo ditundukkan. Betulkah, Prabowo merencanakan kudeta?
 Selama ini, kita dicekoki dengan penuturan sejarah, dan menyudutkan Prabowo Subianto. Padahal tidak semua rincian kejadian kala itu benar adanya, bahkan mungkin tak ada yang benar.



Pertama, adalah tentang apa yang dilakukan Prabowo. “Saya tak pernah mengancam Habibie,” pengakuan Prabowo terhadap wawancara dengan jurnalis Majalah Asiaweek.

Apakah Prabowo merencanakan kerusuhan Mei untuk melawan etnik Cina di Indonesia sebagai jalan menjatuhkan Wiranto atau Soeharto? Prabowo bersaksi tidak berada di belakang kerusuhan-kerusuhan itu. Hal tersebut adalah kebohongan besar. Bahkan Prabowo bersumpah tidak pernah mengkhianati Habibie dan negara.

Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menuding Prabowo melakukan kesalahan dalam menafsirkan perintah atasan, dan merekomendasikan sanksi serta pengadilan militer yang berujung dibebas-tugaskan bulan Oktober 1998.

Sekalipun begitu, hampir dua tahun sejak Soeharto mundur, tidak ada bukti muncul ke permukaan yang menghubungkan Prabowo dengan kerusuhan-kerusuhan yang memicu jatuhnya Orde Baru. Gambaran yang lengkap dari hari-hari tersebut tetap tidak jelas dan tersamar dalam laporan-laporan yang saling bertentangan, dan sumber-sumber anonim.

Pada 23 Juli 1998, Habibie menyusun 18 anggota TGPF untuk menemukan “dalang” di balik kerusuhan massal di 6 kota besar, termasuk Jakarta. Setelah bekerja tiga bulan, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR, aksi-aksi demonstrasi dan tragedi Trisakti semua berhubungan erat dengan kerusuhan. Namun, dalam ringkasan eksekutif yang disebarkan ke berbagai media massa, tidak disebut nama Prabowo penyebab kerusuhan.

Prabowo telah diadili oleh opini publik dan disudutkan bersalah tanpa ada fakta yang jelas menyebutkan dirinya. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan memberikan kesaksiannya. Dia menghabiskan waktunya di luar negeri. Sementara itu, istrinya tetap di Indonesia dan anaknya menempuh studi di Amerika Serikat.

Prabowo sendiri percaya bahwa tuduhan terhadapnya memiliki sebuah alasan. “Ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka,” tutur Prabowo.

Pada akhir kekuasaan Soeharto, Prabowo bukan satu-satunya tokoh. Terdapat banyak aktor, banyak motif, dan banyak kelicikan, akan tetapi opini seolah digiring bahwa Prabowo satu-satunya tokoh era itu. Betapa tidak, ditengah kerusuhan sosial dan kemerosotan ekonomi, di kalangan elit Jakarta telah jelas bahwa jauh sebelum Mei 1998, pertanyaannya bukan lagi apakah Presiden akan mengundurkan diri atau tidak, tetapi kapan dia akan mundur.

Perihal siapa yang dengan sengaja merangkai konstruksi opini soal keterlibatan Prabowo yang belakangan tidak terbukti? entahlah!. Sebab pasca itu, negara seolah tidak serius lagi menangani soal tragedi kemanusiaan 1998.

Puncaknya, kesaksian aktivis kemanusiaan almarhum Munir yang bersuara lantang bahwa Prabowo adalah korban fitnah dari sebuah konspirasi politik. Munir bersuara lantang agar pengungkapan kasus investigasi sesungguhnya soal tragedi kemanusiaan 1998. Hingga akhirnya, Munir terbunuh dan diduga diracun, tewas dalam perjalanan menuju Belanda 7 September 2004 silam era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Jangankan mengungkap tragedi kemanusiaan 1998, mengungkap kasus pembunuhan Munir saja di era Megawati tak kunjung terungkap hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) satu dekade berakhir. Bahkan Jokowi pun berjanji saat kampanye ungkap kasus Munir hanya sekedar angin lalu yang tak ada kepastian hukum.

Penuturan kesaksian sejarah Emha Ainun Madjid, Prabowo adalah orang yang hanya mendapat perintah untuk mengamankan aktivis untuk mengantisipasi kelompok aktivis. Akan tetapi Prabowo bukan satu-satunya prajurit yang mengamankan aktivis kala itu. Namun, aktivis yang diculik pasukan Prabowo pun akhirnya dikembalikan ke masyarakat yakni Pius Lustrilanang, dan Aan Rusdianto yang pada akhirnya memilih bergabung Partai Gerindra karena berterima kasih.

Sementara itu, Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam wawancara dengan junalis Asiaweek menuturkan dengan dikambing-hitamkannya Prabowo, tidak seorangpun kemudian akan berusaha mencari tersangka lain, atau menuntut jatuhnya karir perwira lainnya. Tak seorangpun akan balas dendam terhadap orang-orang yang masih hilang. Tak seorangpun memerlukan pengakuan bersalah. Sejauh ada cukup kepercayaan bahwa masalah seseorang akan lenyap bila ada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, yang dapat dipersalahkan dan kemudian disingkirkan.

Benarkah Panglima Kostrad (Prabowo) dengan sengaja membiarkan kerusuhan terjadi di luar kendali? Akan sangat sulit baginya untuk bertindak, karena ia tidak mempunyai wewenang. Di bawah prosedur baku, Kapolda menangani keamanan kota. Komando diambil alih Komandan Garnisun (Pangdam Jaya, Syafrie Syamsuddin) jika polisi tidak mampu memulihkan ketertiban.

Sebagai seorang kesatria dan berjiwa besar isu yang kini terus-menerus menjadi pembicaraan terkait pelanggran HAM terhadap Prabowo Subianto , beliau menghadapi dengan BIJAK. Karena menurutnya permasalahan yang dituduhkan kepada Prabowo terkait pelanggran HAM sudah selesai di mata hukum yang berlaku dan terbukti tidak bersalah.

*Ditulis dari berbagai sumber
**Penulis adalah Sekjend Literatur Institut

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: