Sel 16 Safar 1441 H, 15 Oktober 2019
Home / Opini / Kepemimpinan Jokowi lemah hadapi OPM

Kepemimpinan Jokowi lemah hadapi OPM

Aparat kepolisian seperti membiarkan pendemo mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam demo di depan Istana.

Riaunews.com – “Tidak keliru, jika muncul anasir bahwa urusan Papua akan berujung seperti Timor timur. Prakondisi menuju kesana begitu terlihat kontras. Apalagi, dibawah kepemimpinan lemah Jokowi kemungkinan lepasnya Papua lebih sulit diingkari ketimbang kelanggengan integrasinya,” ungkap kolomnis politik, Nasruddin Joha dalam kolomnya di sosial media.



Dijelaskan Nasruddin, pemerintahan Jokowi nampak tak berdaya menghadapi isu ini, bahkan hingga ada demo di depan istana yang mengibarkan bendera OPM. Tak ada satupun peluru, baik peluru karet apalagi peluru tajam yang dimuntahkan untuk menertibkan demo ini.

Keadaannya sangat jauh berbeda dengan aksi unjuk rasa 21-22 Mei yang saat ini selain menimbulkan korban dipihak pendemo, pendemo juga harus menghadapi tuntutan hukum dengan label ‘perusuh’ dengan tumpukan pasal karet dan pasal pukat harimau.

Sidang di pengadilan negeri Jakarta pusat dan Jakarta barat, disesaki dengan para terdakwa yang secara kolosal dipaksa dihadirkan dimuka hukum. Belum lagi, riuh para pendukung, tim pembela dan keluarga yang menyesaki ruang pengadilan. Diantara mereka, ada karyawan Sarinah yang didakwa bersalah hanya karena telah memberi air minum kepada para pendemo.

“Namun apakah tindakan ‘sigap’ aparat pada peristiwa 21-22 Mei berlaku bagi para pendemo Papua di istana? Kenapa, ring satu istana tidak steril, padahal jika yang demo umat Islam kawat berduri dibentangkan untuk melindungi ‘kesombongan’ Gedung istana?”

Dikatakan Nasruddin, para tokoh bangsa banyak komentar dan nyinyir ihwal tidak bisa pulangnya HRS. Namun, tak ada yang peduli dengan ancaman Papua merdeka. BPIP juga terlihat tenang-tenang saja. Banser yang paling NKRI juga tidak berani membubarkan demo Papua merdeka, beraninya cuma membubarkan pengajian.

“Narasi isu RAS, ketidakadilan, konflik sosial, dan tayangan ketidakhadiran negara di Papua menguatkan prakondisi Papua untuk pisah dari NKRI, ketimbang tetap terintegrasi. Jalur diplomasi internasional, jalur fisik OPM, dan jalur gerakan yang dianggap representasi Papua, telah bergerak secara sistematis dan saling terkait. Pisahnya Papua, hanya soal waktu saja,” ujarnya.***[MOESLEM CHIOCE]

Komentar