Home / News / Politik / Tak laporkan dana kampanye hingga 2 Mei, Caleg terancam dicoret

Tak laporkan dana kampanye hingga 2 Mei, Caleg terancam dicoret

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Para calon laegislatif yang akan bertarung di Pemilihan Umum 2019 ini diingatkan untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Komisioner KPU Riau devisi Hukum dan Pengawasan, Firdaus mengatakan LPPDK bersifat wajib, dan paling lambat diserahkan pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wib.

“Jika tidak menyerahkan LPPDK, caleg tersebut akan diberikan sanksi dan dibatalkan dalam pelantikan meskipun memiliki suara tertinggi pada pileg,” ungkap Firdaus.

Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Baca: Kawal Pemilu, KPU Riau Siap Bersinergi dengan Mappilu PWI

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Baca: Ini dia nama-nama yang duduk sebagai komisioner KPU Riau

“Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon,” terangnya.

Kemudian, tambahnya, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

“Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya,” katanya.***[RTC]

Komentar
%d blogger menyukai ini: