Home / News / Politik / Anggota DPRD Bengkalis disinyalir lakukan politik uang jelang Pilkada 2018

Anggota DPRD Bengkalis disinyalir lakukan politik uang jelang Pilkada 2018

(ilustrasi)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Seorang anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim (NAH) dan ajudannya Adi Purnawan (AP) ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau, karena melakukan politik uang menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018, yakni Pemilihan Gubernur Riau.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan penetapan tersangka tersebut setelah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Panwaslu Kabupaten Bengkalis menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka.



“Pelanggaran pada sebuah kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kecamatan Rupat, 13 April 2018,” kata dia pada acara buka puasa bersama dengan ketua Bawaslu RI dan awak media di Pekanbaru, Sabtu (19/5/2018) malam.

Rusidi menjelaskan kasus ini berawal dari temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Ketika itu, anggota DPRD Bengkalis dari Partai Demokrat itu didampingi ajudannya melakukan reses dihadiri oleh masyarakat setempat di Lapangan Futsal Desa Parit.

“Di sela-sela acara reses tersebut, masyarakat dibagikan baju kaos berwarna biru bergambar Paslon nomor urut 3 yang bertuliskan Firdaus-Rusli Jadikan. Di dalam lipatan baju tersebut ditemukan amplop putih berisi uang kertas sebesar Rp 50 ribu,” ujarnya.

Temuan ini, lanjut Rusidi, langsung ditindaklanjuti PPL ke Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten, yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Riau guna proses pemeriksaan. Setelah diduga ada tindak pidana maka kasus dilimpahkan ke pihak kepolisian.

Dalam prosesnya, selama 14 hari penyidik kepolisian didampingi Panwas dan Kejaksaan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Kemudian, ia menerangkan, kepolisian menetapkan dua tersangka yakni Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan atas dugaan melakukan politik uang.

Rusidi menyebutkan kedua tersangka dikenakan pasal 187 A, perubahan dari pasal 74 ayat 4 UU nomor 10 tahun 2016. Ancaman pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: