14 Desember 2018
Home / News / Nasional / Kementerian bantah percakapan Rini Soemarno bagi-bagi saham dengan Dirut PLN

Kementerian bantah percakapan Rini Soemarno bagi-bagi saham dengan Dirut PLN

Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jakarta (RiauNews.com) – Percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, rekaman itu membicarakan soal bagi-bagi saham.

Menanggapi hal tersebut Kementerian BUMN menyebut rekaman yang beredar di masyarakat sengaja diedit oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab sedemikian rupa, dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.



“Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang ‘bagi-bagi’ saham sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekanan suara tersebut,” kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro dikutip dari Kontan, Ahad (29/4/2018).

Imam mengakui memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina, dan sudah terjadi setahun lalu.

Menurut dia, dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya, lanjut Imam, ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.

“Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri,” tambah dia.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi, karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam.

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkapnya.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: