23 September 2018
Home / News / Nasional / Ini dia penyimpangan tenaga kerja asing menurut Ombudsman RI

Ini dia penyimpangan tenaga kerja asing menurut Ombudsman RI

Sejumlah tenaga kerja asing asal Cina menjalani pemeriksaan Polisi di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 2017 lalu). (Kredit: Antara)

Jakarta (RiauNews.com) – Ombudsman Ri telah melakukan investigasi terhadap maraknya penggunaan tenaga asing oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan investigasi yang mereka lakukan pada rentang waktu Juni hingga Desember 2017 lalu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, ditemukan beberapa pelanggaran dari Peraturan Presiden yang mengatur kemudahan TKA, yang selalu digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo.



Dikutip dari laman Kompas.com, berikut temuan yang disampaikan Komisioner Ombudsman Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

1. Paling Banyak dari China
Ombudsman menemukan, TKA yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari China. Mereka bekerja di proyek investasi yang dibawa negeri tirai bambu tersebut ke Indonesia.

“Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskilled labor,” kata Laode.

Laode mengatakan, ada kecenderungan proyek-proyek dari China lebih senang mendatangkan warga mereka sendiri, walaupun dengan gaji lebih besar. Sementara, proyek investasi yang datang dari negara selain China cenderung tidak terlalu banyak mendatangkan tenaga kerja dari negara asal mereka.

2. Jadi Buruh Kasar hingga Sopir
Ombudsman menemukan banyak tenaga kerja asing yang justru menjadi buruh kasar. Sudah menjadi standar di setiap proyek bahwa penggunaan helm berwarna kuning adalah untuk kuli atau buruh kasar, helm merah digunakan supervisor, sementara manajer menggunakan helm hijau.

“Umumnya di lapangan harusnya kan untuk TKA paling banyak topi hijau dan merah, tapi 90 persen lebih malah topi kuning,” kata dia.

“Di Morowali sekitar 200 supir angkutan barang adalah TKA. Itu yang terjadi. Masa orang kita jadi sopir saja enggak bisa,” tambahnya.

Laode mengatakan, hal ini jelas menyalahi aturan yang menyebut bahwa TKA harus memiliki keahlian khusus dan menduduki level manajer keatas. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian data ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah dengan fakta di lapangan.

3. Bahasa Indonesia
Ombudsman menemukan sebagian besar TKA tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini wajar karena aturan yang mewajibkan TKA berbahasa Indonesia sudah dihapus pada 2015 lalu. “Ini persoalan kebijakan yang paling mendasar yang menyebabkan serbuan TKA ke Indonesia,” kata Laode.

4. Bebas Visa Pintu Masuk TKA Ilegal
Selain dihapusnya kewajiban berbahasa Indonesia, kebijakan lain yang disinyalir membuat TKA di Indonesia membludak adalah bebas visa. Kebijakan ini diteken Presiden Joko Widodo melalui peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2016.

Temuan Ombudsman di lapangan, banyak TKA yang berpura-pura menjadi wisatawan, namun justru bekerja di dalam negeri secara ilegal. Pengawasan imigrasi di Bandara juga tidak siap untuk mengantisipasi hal ini.

“Harusnya di setiap Bandara harus ada deteksi awal terhadap TKA itu. Ada orang asing nih, liat paspornya, mau apa disitu. Sekarang tidak ada, bablas saja,” kata Laode.

Laode mengatakan, apabila pemerintah memang belum siap untuk memfilter arus wisatawan yang masuk ke Indonesia, harusnya kebijakan bebas visa terhadap 196 negara itu tidak diberlakukan dulu.

5. Gaji 3 Kali Lipat
Ombudsman menemukan TKA yang bekerja di Indonesia mendapatkan bayaran jauh lebih tinggi dari pekerja lokal yang bekerja di posisi yang sama. Bahkan perbedaan gaji pekerja lokal dan tenaga kerja asing bisa mencapai tiga kali lipat.

“Lebih parahnya lagi, gaji para TKA itu langsung ditransfer ke rekening bank negara asal mereka. Gaji ditransfer oleh kontraktor ketenagakerjaan di negara asal yang mendatangkan mereka ke Indonesia. Dengan mekanisme seperti itu, maka Indonesia tidak mendapatkan pajak penghasilan,” kata Laode

6. Tim Pora Tidak Tegas
Ombudsman menilai pengawasan tenaga kerja asing oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) belum maksimal. Akibatnya, pelanggaran di sektor TKA masih banyak terjadi.

“Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan Tim Pora antara lain ketidaktegasan Tim Pora terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan,” ujar Laode.

Selain itu, ada juga keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah, tambahnya.

Laode mengatakan, ombudsman menemukan ada sejumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Ada juga pekerja yang izin bekerjanya sudah habis, namun tak diperpanjang dan tetap dibiarkan bekerja. Namun, tak ada tindakan yang diberikan kepada perusahaan atau pun pekerja asing tersebut. ***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: