Sel 22 Rabiul awal 1441 H, 19 November 2019
Home / Nasional / Soal iuran BPJS, Moeldoko diminta jangan asbun

Soal iuran BPJS, Moeldoko diminta jangan asbun

Moeldoko. (Foto: Kompas)

Jakarta (Riaunews.com) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diimbau tidak asal bunyi alias asbun saat memberi pernyataan ke publik. Apalagi, jika pernyataan yang disampaikan adalah isu yang sensitif dan mengundang emosi masyarakat.



Salah satu yang disoroti Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen adalah pernyataan Moeldoko tentang rencana kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam hal ini, Moeldoko meminta masyarakat paham tentang rencana pemerintah itu. Terlebih pemerintah juga berjanji akan turut membenahi manajemen di tubuh BPJS Kesehatan.

Pernyataan menyakitkan dari mantan Panglima TNI itu adalah saat dia mengaku tidak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan.

“Jenderal Moeldoko jangan “asbun” soal rencana kenaikan iuran BPJS itu, karena dampak kenaikan itu sangat memukul kelas menengah bawah,” tegas Silaen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/9) dilansir laman Kantor Berita Politik RMOL.

Dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS bisa berdampak pada bertambahnya tingkat kemiskinan warga kelas bawah.

Silaen menyarankan agar pemerintah mencari opsi lain. Seperti melakukan audit forensik terhadap semua tagihan yang timbul akibat perobatan rakyat tersebut.

“Apa sih penyebab utama terjadinya tagihan sampai sangat membengkak tersebut. Atau ada indikasi “mark up” atau tagihan “fiktif” (siluman)? Ini perlu ditelisik dengan baik dan mendalam. Jangan sampai anggaran negara dirampok dengan cara “legal”, ” tekannya.

Kepada Moeldoko, Silaen mengingatkan bahwa orang kaya di negeri ini jarang yang menggunakan BPJS. Sebab kebanyakan mereka memilih berobat ke luar negeri dengan alasan pelayanan yang lebih bagus.

Singkatnya, Silaen ingin mengingatkan bahwa biasa berobat memang mahal, tapi menjadi pertanyaan kemudian, siapa orang yang mau sakit? Rakyat miskin sekalipun andai punya uang pasti tidak mau.

“Kan tidak ada! Jadi kenapa Jenderal Moeldoko menanggapi hal-hal yang dia sendiri tidak kuasai. Malah menimbulkan sakit hati rakyat “jelata” yang langsung terkena dampak atas kenaikan iuran BPJS tersebut,” tegasnya.

Silaen meminta kepada Moeldoko untuk tidak lagi mengumbar komentar ke publik. Apalagi komentar yang tidak berhubungan dengan jabatannya sebagai KSP.

“Karena kasihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi muara semua hal-hal negatif dari buruknya keadaan,” tutupnya.***

Komentar