Selasa, 21 Januari 2020
Home / Nasional / SKT FPI belum diterbitkan, HNW ingatkan Mendagri jangan mempolitisasi izin ormas

SKT FPI belum diterbitkan, HNW ingatkan Mendagri jangan mempolitisasi izin ormas

Ormas Front Pembela Islam seolah menjadi momok bagi rezim Jokowi.

Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Agama terkait keberadaan Front Pembela Islam (FPI).



Hal itu merespons pernyataan Kementerian Agama yang merekomendasikan pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.

“Kalau Kementerian Agama sudah memberikan pernyataan semacam itu ya sebaiknya Kemendagri yang merupakan pengayom dan pembina ormas, ya laksanakan saja,” kata HNW di Jakarta, Kamis (28/11) seperti dilansir dari Antara.

Dia mengingatkan Kemendagri harus melaksanakan rekomendasi Kemenag. Menurutnya, Kemenag sudah menyampaikan bahwa FPI telah memenuhi seluruh syarat yang diperlukan untuk diberikan SKT. Karena itu, menurutnya, perpanjangan surat terdaftar FPI harus diterbitkan.

“Indonesia negara hukum, menghormati hak asasi manusia, serikat berkumpul, kalau semua syarat semua dipenuhi, lalu negara tidak menerbitkan perpanjangan surat terdaftar maka akan disalahkan,” ujarnya.

HNW mengingatkan agar Kemendagri jangan terlalu simplifikatif terkait rencana mengelompokan ormas yang ada karena institusi tersebut harus menjadi pengayom masyarakat. Makna pengayom, menurut dia, ormas sejak awal adalah representasi dari keberagaman di masyarakat.

“Dan kita di bingkai dalam satu hal, yaitu Pancasila dan UUD. Kalau semua sudah sepakat semuanya, biarkan saja dengan keberagaman-keberagamannya,” katanya.

Dia mengingatkan Kemendagri jangan mempolitisasi ormas karena akan kontraproduktif dan tidak sesuai dengan jati diri ormas.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan mengatakan ormas FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019.

“Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya,” kata Nur Kholis lewat siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP.

Selain itu, FPI memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

%d blogger menyukai ini: