Selasa, 21 Januari 2020
Home / Nasional / Setkab bantah SKB untuk mengekang ASN sampaikan kritik

Setkab bantah SKB untuk mengekang ASN sampaikan kritik

Pramono Anung,

Jakarta (Riaunews.com) – Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi ASN, dibuat untuk mengekang ASN menyampaikan pendapat atau kritik.



Pramono lantas menyinggung kritik dan ujaran kebencian. Menurutnya, ujaran kebencian tak hanya disampaikan ke pemerintah, namun bisa dilakukan ke semua pihak. Pemerintah, kata Pramono, tak ingin ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari.

“Yang kita tidak mau, bagaimana kemudian ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pramono menyebut kritik kepada pemerintah itu wajib. Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan kritik merupakan obat sekaligus menjadi penguat pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik.

Untuk ASN, kata Pramono, mereka memiliki mekanisme tersendiri untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, ia tak merinci mekanisme ASN dalam memberi kritik kepada pemerintah.

“Ooh kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda,” ujarnya.

Diketahui, 12 kementerian/lembaga meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi ASN.

Kementerian/lembaga yang ikut andil antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Budaya.

Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, serta Komisi Aparatur Sipil Negara.***

%d blogger menyukai ini: