Selasa, 21 Januari 2020
Home / Nasional / Putri Gusdur ini sebut RUU PKS bukan untuk melindungi pezina dan LGBT

Putri Gusdur ini sebut RUU PKS bukan untuk melindungi pezina dan LGBT

Inayah Wahid.

Jakarta (RiauNews.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta sejumlah kelompok masyarakat tak memandang terbalik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Aktivis Gusdurian Inayah Wahid mengatakan RUU PKS ini merupakan peraturan guna menjamin keamanan dan hak-hak korban kekerasan seksual.

Dia mengatakan, RUU PKS ini bukan berarti mendukung zina dan LGBT hanya karena tak mencantumkan soal zina dan LGBT di dalamnya.

“Jangan karena tidak menyebutkan LGBT atau zina kemudian disebut RUU ini mendukung LGBT dan pro zina. Jangan dibalik-balik berpikirnya,” kata Inayah di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Hal ini disampaikan menyikapi petisi menolak RUU PKS dengan judul provokatif ‘Tolak RUU Pro Zina’. Petisi itu dibuat Maimon Herawati dengan anggapan RUU PKS melanggengkan seks bebas serta tidak berlandaskan agama.

Lihat juga: Komisi VIII DPR Sisir Pasal-Pasal Multitafsir di RUU PKS
Inayah membantah keras hal itu. Sebagai salah seorang yang turut mendukung dari awal pembahasan RUU PKS, ia menyatakan draf aturan ini melibatkan banyak tokoh seluruh agama di Indonesia dan perwakilan perempuan.

“Padahal landasan RUU PKS ini adalah hasil rekomendasi ulama. Ini jelas tidak seperti judul click bait-nya Pro Zina. Di sini lebih menekankan perlindungan terhadap korban,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini peraturan di Indonesia hanya menekankan tindak pidana. Padahal kekerasan seksual seperti catcalling atau godaan verbal, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, banyak sekali terjadi namun tidak termasuk dalam pidana.

Di sisi lain, hal yang kemudian dianggap menjadi solusi menjadi permasalahan ini adalah korban dan pelaku dinikahkan bahkan berakhir damai. Padahal, hal itu menghasilkan trauma kepada korban.

“Jadi RUU PKS ini mengatur terkait tindak kekerasan seksual yang masih sangat minim. Paradigma masyarakat menyulitkan penegakkan hukum karena menekankan norma sosial,” ucap Inayah.

Sumber: CNN Indonesia

%d blogger menyukai ini: