Jum 25 Rabiul awal 1441 H, 22 November 2019
Home / Nasional / Pidato di Senayan, Jokowi minta izin pindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan

Pidato di Senayan, Jokowi minta izin pindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan

Presiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI. (Foto: Viva.co.id)

Jakarta (Riaunews.com) – Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).



Jokowi mengatakan bahwa ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” pinta Presiden Jokowi yang disambut sambutan yang meriah dari seluruh Anggota DPD RI-DPR RI.

Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh Revolusi Industri jilid ke-4. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antarnegara berebut investasi, teknologi, pasar, hingga berebut orang-orang pintar. Antarnegara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Dunia tidak semata sedang berubah, tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi.

“Saat ini, kita berada dalam dunia baru dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat. Banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Pengetahuan dan pengalaman yang positif sekarang jauh lebih mudah diperoleh. Tetapi kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa ancaman, seperti ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa.

“Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan,” pungkas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Persaingan harus dihadapi dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang dimiliki. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan, sehingga strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Dalam kompetisi global yang ketat berebut pengaruh berebut pasar berebut investasi.

“Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga. Investasi harus membuka lapangan kerja baru harus menguntungkan bangsa kita. Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat,” imbuh Presiden Jokowi.***

Komentar