Sel 15 Rabiul awal 1441 H, 12 November 2019
Home / Nasional / Pemerintah naikkan iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen

Pemerintah naikkan iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen


Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, nilai kenaikannya mencapai 100 persen. Keputusan tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sehingga bisa langsung diimplementasikan pada 2020.



“(Iuran BPJS) Ini sudah kita naikkan, segera akan keluar Perpres-nya. Hitungannya seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR itu,” ujar dia, sebagaimana dikutip Riaunews.com dari laman Liputan6.com.

Dengan kenaikan 100 persen tersebut, rincian iuran BPJS Kesehatan adalah kelas III dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu, kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, lalu kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan iuran ini harus dilakukan. Pasalnya, lembaga jaminan sosial ini telah mengalami defisit sejak 2014.

Pada awal penerapannya atau pada 2014, badan usaha pelayanan kesehatan tersebut mencatatkan defisit sekitar Rp 1,9 triliun. Defisit kemudian berlanjut di 2015 menjadi Rp 9,4 triliun.

Pemerintah pun turun tangan menyuntikkan dana sebesar Rp5 triliun ke BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar BPJS Kesehatan tetap dapat menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Setahun kemudian di 2015 langsung meledak ke Rp 9,4 triliun, di 2016 agak turun sedikit ke Rp 6,7 triliun karena ada kenaikan iuran. Sesuai dengan Perpres, iuran itu tiap 2 tahun di-review namun semenjak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi,” jelas Sri Mulyani.

(Info grafis: Liputan6.com)

Pada 2017 defisit membengkak menjadi Rp 13,8 triliun, tak tinggal diam pemerintah pada saat itu menyuntik lagi dana kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,6 triliun. Demikian pula pada 2018, defisit sebesar Rp 19,4 triliun dan 2019 yang diprediksi akan lebih besar.

“Di tahun 2018 defisitnya mencapai Rp 19,4 triliun, kami menginjeksinya Rp 10,3 triliun. Masih ada Rp 9,1 triliun di 2018 yang belum tertutup, di 2019 ini akan muncul lagi defisit yang lebih besar lagi,” kata Sri Mulyani.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso menjelaskan, defisit ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang menunggak. Ada sekitar 15 juta peserta jaminan kesehatan menunggak pembayaran iuran.

“Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus yang ada tahun ini kan Rp 19 triliun,” kata Kemal.

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan, dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit ini juga terjadi karena masih banyak badan usaha atau perusahaan yang belum mendaftar BPJS Kesehatan.

Selain belum terdaftar, ada juga badan usaha yang dengan sengaja mengurangi jumlah karyawan untuk mengurangi pembayaran kewajiban terhadap negara.

“Ada yang sudah mendaftar tapi jumlah karyawannya dikurang-kurangi. Jadi kalau jumlah karyawannya 100, diakuinya mungkin lebih kecil dari 100 supaya tadi iuran mereka lebih sedikit. Atau, badan usaha yang melaporkan gaji pegawainya direndah-redahin karena tadi persentasi 5 persen dari penghasilan tetap mereka,” jelasnya.***

Komentar