Kamis, 23 Januari 2020
Home / Nasional / Ketua KPK bantah UU revisi buat mereka ‘lemah syahwat’ hadapi partai penguasa

Ketua KPK bantah UU revisi buat mereka ‘lemah syahwat’ hadapi partai penguasa

Ketua KPK Firli Bahuri.

Jakarta (Riaunews.com) – Ketua KPK Firli Bahuri membantah anggapan UU KPK versi revisi berdampak terhadap upaya penindakan lembaga yang dipimpinnya. Firli menegaskan, semua kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK sampai saat tetap berjalan sebagaimana biasanya.



“Perlu kami luruskan bahwa kegiatan di kantor DPP PDIP saat itu bukan kegiatan penggeledahan, namun rencana pengamanan tempat di salah satu ruangan di gedung tersebut,” kata Firli kepada Republika, Senin (13/1/2020).

Firli menerangkan, petugas KPK pada Rabu pekan lalu datang ke kantor DPP PDIP dibekali surat tugas. Namun, karena alasan teknis terlalu lama menunggu izin dari penjaga gedung sedangkan dalam waktu bersamaan tim harus pula mengamankan tempat lain, maka tim meninggalkan tempat tersebut dan berpindah ke tempat lain.

“Yaitu salah satu ruangan di gedung KPU Pusat dan rumah dinas tersangka Wahyu Setiawan,” kata Firli.

Firli mencontohkan, penggeledahan dan penyitaan tetap berjalan khususnya terkait kasus Bupati Sidoardjo. Penyidik KPK, kata Firli, sejak 9 sampai dengan 12 Januari menggeledah di tujuh lokasi dengan lancar.

Atas kritik DPR dan lembaga swadaya masyarakat terhadap UU KPK versi revisi yang membuat lembaga anti rasuah seperti ‘lemah syahwat’ menghadapi partai penguasa, Firli menegaskan, tugas pokok dan kewenangan KPK tetap sama. KPK, menurutnya, masih bisa bekerja sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan.

“KPK akan tetap bekerja dengan mempersembahkan hasil yang terbaik untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di negeri ini. Itu semua tentu bukan hanya dilakukan oleh seluruh insan KPK tetapi juga dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Indonesia.”

Menanggapi polemik ini, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun meminta agar masyarakat memberikan kesempatan kepada lembaga terkait baik Dewan Pengawas dan juga KPK untuk menjalankan Undang-undang KPK hasil revisi.

“Kita lihat saja, kita serahkan kepada Dewas KPK kepada pimpinan KPK yang sekarang. Beri kesempatan pada mereka untuk menjalankan undang-undang tersebut,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/1).

Fadroel mengakui, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan UU yang berlaku di pemerintahan saat ini. Sehingga, pemerintahan Jokowi menghormati hukum positif yang ada.

“Undang-Undang yang sekarang adalah undang-undang berdasarkan politik hukum pemerintahan Jokowi, menghormati hukum positif yang ada. Kami hanya menjalankan apa yang menjadi undang-undang yang terbaru yaitu UU 19 tahun 2019 tentang KPK,” ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku (buron) serta seorang swasta bernama Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

%d blogger menyukai ini: