Ming 23 Muharram 1441 H, 22 September 2019
Home / Nasional / Dewan Pengawas KPK: Yusril bilang perlu, Refli tidak

Dewan Pengawas KPK: Yusril bilang perlu, Refli tidak

Dua pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra berbeda pendapat soal perlu-tidaknya KPK memiliki Dewan Pengawas.

Jakarta (Riaunews.com) – Perlu-tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dewan pengawas hingga saat ini menjadi sebuah polemik. Keberadaan dewan pengawas ini sebelumnya muncul dalam usulan draf revisi UU 30/2002 tentang KPK oleh DPR.



Menurut Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, lembaga anti rasuah tersebut memang memerlukan dewan pengawas.

“Saya berpendapat pengawasan memang perlu. Tidak ada satu pun lembaga yang tidak bisa diawasi. Itu prinsip dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Yusril di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Yusril mengatakan pengawasan terhadap KPK selama ini secara tak langsung sebenarnya telah dilakukan oleh DPR. Namun, menurutnya, diperlukan dewan pengawas yang secara khusus mengawasi lembaga antirasuah itu secara internal. Hal ini serupa dengan keberadaan inspektorat di kementerian.


“Itu normal saja. Jadi bagaimana nanti UU membahas itu, apakah pengawasnya melekat pada lembaga itu sendiri kita serahkan ke pembuat UU,” katanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Refli Harun, yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara.

Dalam tatanan tata negara, kata dia, sebagai lembaga independen maka KPK sebetulnya sudah memiliki pengawasnya sendiri yakni rakyat dan perwakilannya yang berada di DPR.

“Karena itu, ciri dari lembaga independen seperti KPK itu pengawasannya langsung dari rakyat, secara sosial-politik. DPR juga masih bisa mengawasi tapi kan tidak bisa intervensi kasus. Jadi, dia bisa ada kontrol administratif, anggaran, dan sebagainya,” tutur Refly sebagaimana dilansir laman CNNIndonesia.com, pada Senin (9/9) lalu.

Menurut dia, tidak sepatutnya dibentuk pengawas untuk KPK. Sebab, KPK juga sudah dikontrol dengan mekanisme pengadilan.

“Sekarang saat ini menurut saya KPK sudah sibuk sekali ketika praperadilan diperbolehkan, karena hampir semua penetapan tersangka dipraperadilankan. Dan orang-orang tertentu; orang-orang kuat bisa memenangkan itu. Ya, kan?,” imbuhnya.

“Nah, sementara kalau dia sembarangan tanpa bukti yang kuat ini akan keteter di pengadilan tipikor nanti. Apalagi kita tahu bahwa kalau sudah tidak adanya Artidjo Alkostar di MA itu orang semakin berani mengajukan kasasi dan PK,” sambungnya.

Di satu sisi, Refly tak bisa menampik kecurigaan bahwa pembentukan Dewan Pengawas berkelindan erat dengan tindakan korupsi yang masih bersarang di tubuh DPR.

Apalagi, terdapat kasus menahun yang masih berjalan di KPK yang dalam fakta persidangan menyeret sejumlah nama anggota DPR seperti korupsi mega proyek e-KTP elektronik (e-KTP). Kasus tersebut terjadi pada 2011 silam, sementara dalam draf RUU KPK disebutkan bahwa KPK dibatasi waktu satu tahun untuk menangani suatu perkara dan berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

“Ya, memang sudah menjadi rahasia umum. Jangankan itu, DPR lebih dari itu. Yang mereka mau KPK bubar. Dulu kan sebelum ini 2-3 tahun yang lalu ada RUU yang membatasi nasib KPK cuma 12 tahun ke depan,” kata pria yang pernah menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) dan staf ahli presiden dalam bidang hukum

Langkah DPR mengusulkan revisi UU KPK sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil seperti ICW sampai KPK sendiri. Mereka menyoroti sejumlah poin krusial dalam rancangan UU KPK yang telah beredar.

Poin-poin pokok dalam draf perubahan ini antara lain, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK.

Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.***

Komentar
%d blogger menyukai ini: