Rabu, 22 Januari 2020
Home / Hukum & Kriminal / Pakar: KPK ‘loyo’ hadapi PDIP akibat UU diubah secara brutal

Pakar: KPK ‘loyo’ hadapi PDIP akibat UU diubah secara brutal

KPK batal menyegel Kantor DPP PDIP karena dihalangi petugas keamanan. (Foto: iNews)

Jakarta (Riaunews.com) – Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar ikut mengkritisi KPK yang belum juga melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat mengubah UU KPK dengan cara ‘brutal’.



“Ini buah dari cara mengubah UU KPK kemarin. Buah dari cara mengubah (Presiden) Jokowi cs dengan partai-partai, mengubah dengan cara brutal, dengan cara yang tidak matang, terburu-buru, tidak pas, inilah buahnya,” kata Zainal dalam sambungan telepon, Senin (13/1/2020).

Zainal menuturkan, harusnya diberikan ketegasan kepada KPK untuk menggunakan UU baru atau lama. Pasalnya, kalaupun menggunakan UU baru namun masih banyak mekanisme yang belum diatur dan balum lengkap, termasuk fungsi Dewan Pengawas KPK.

“UU baru belum operasional, kenapa? Karena aturannya enggak lengkap. Bagaimana mekanisme penertiban belum diatur, bagaimana Dewas menerbitkan surat belum diatur, karena mekanisme untuk penyadapan misalnya harus dengan gelar perkara. Gelar perkara tidak mungkin padahal ini OTT,” ujar Zainal.

“Kan di situ disebutkan penyadapan hanya boleh dilakukan jika sudah gelar perkara, padahal ini OTT,” sambungnya.

Zainal kembali menegaskan, bahwa UU KPK baru belum bisa diterapkan pada tataran operasional, termasuk bagaimana Dewan Pengawas KPK bertindak. Zainal pun mempertanyakan, apa yang harus dilakukan Dewan Pengawas KPK jika ada permohonan praperadilan,

“Itulah buah bagaimana Jokowi dan partai-partai mengubah UU secara brutal, tidak memikirkan masa depan pemberatasan korupsi,” ucapnya.

Jika seperti ini, tambah Zainal, maka membuka peluang bagi tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Dia mencontohkan, bagaimana selama ini penggeledahan dilakukan acara tertutup adalah untuk menghindari memberikan kesempatan kepada tersangka menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti.

“Kenapa mekanisme dulu? Supaya enggak sempat diamankan, kalau begini kan sudah diamankan semua. Barang bukti bisa hilang. Ya itulah cara Jokowi merusak pemberantasan korupsi,” tuturnya.***

%d blogger menyukai ini: