Kamis, 23 Januari 2020
Home / Hukum & Kriminal / Kasus Wahyu, bukti melemahnya KPK setelah UU direvisi

Kasus Wahyu, bukti melemahnya KPK setelah UU direvisi

Komisioner Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan KPK. (Foto: Detikcom)

Jakarta (Riaunews.com) – Kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai menjadi bukti revisi terhadap UU KPK telah membuat penindakan lembaga antirasuah itu melemah. Penilaian itu didasari atas gagalnya tim KPK menyegel ruangan di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu dan pihak-pihak terkait.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa menilai, KPK telah lemah dalam implementasinya atas UU KPK terbaru, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Hari ini UU KPK dilemahkan. Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan,” kata Desmond saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020), dikutip Republika.

Desmond mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak revisi UU KPK yang disahkan pada September 2019 lalu. Ia menyebut, Gerindra menolak eksistensi dan kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas (Dewas) yang saat ini terbukti mempersulit kinerja KPK.

“Menolak dewas-dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini,” kata Desmond.

Namun faktanya, di tengah gelombang protes yang terjadi, DPR tetap mengesahkan UU KPK pada akhir September 2019 lalu. Adanya UU tersebut menghadirkan Dewan Pengawas (Dewas) yang memberi kewenangan pemberian izin penyadapan hingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK.

Desmond pun mengingatkan perlunya pemerintah kembali mempertimbangkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk UU KPK yang baru. Desmond menilai, perlu keberanian Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lainnya untuk membantah anggapan bahwa KPK benar-benar dilemahkan.

“Bagaimana komisioner dan dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini (penggeledahan PDIP) tidak terselesaikan, makin betul bahwa jangan berharap lagi dengan KPK,” ujar dia.

Desmond pun menambahkan, dalam hal teknis, harusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan petujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis hubungan antara Pimpinan KPK dan Dewas. Sehingga, keberadaannya tidak menghambat satu sama lain.***

%d blogger menyukai ini: