Home / Hukum & Kriminal / Dua tahun teror Novel tanpa kejelasan bukti lemahnya komitmen Jokowi berantas korupsi

Dua tahun teror Novel tanpa kejelasan bukti lemahnya komitmen Jokowi berantas korupsi

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menunggu keseriusan komitmen Presiden Joko Widodo memberantas korupsi.

Jakarta (RiauNews.com) – Banjir perhatian diterima penyidik KPK Novel Baswedan saat disiram air keras oleh orang tak dikenal, 11 April 2017 silam. Presiden Jokowi bahkan sempat memerintahkan agar kasus Novel segera dituntaskan.

Hari ini, genap dua tahun berlalu sejak teror tersebut, tetapi perhatian dari para pejabat, petinggi kepolisian hingga Presiden Jokowi, nyatanya semu belaka. Perhatian itu tak diikuti langkah konkret penanganan kasus yang cepat dari kepolisian.

Sebelah mata Novel masih belum sepenuhnya melihat jelas. Pelaku teror pun masih berkeliaran bebas. Sementara tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang diminta Novel dan para aktivis antikorupsi semakin tak menentu rimbanya.

Baca: Isu Novel Baswedan berafiliasi dengan Gerindra dibantah KPK

Namun Jokowi harus kembali menimbang serius sikap pasifnya terhadap aspirasi pembentukan TGPF. Ini karena momentum peringatan kasus Novel pada hari ini, hanya terpaut beberapa hari saja dengan hari pencoblosan Pemilu 2019, 17 April mendatang.

Bila terus bersikap pasif atas aspirasi tersebut, bukan tak mungkin para pemilih akan semakin meragukan komitmen Jokowi dan pemerintahannya dalam pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.

“Iya, ini panggilan terakhiir. Selama ini kalau kita dengar Jokowi masih sebatas verbal belum terlihat dalam kebijakan,” kata pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/4/2019).

Baca: Novel Baswedan, 700 hari menanti terang dan sikap diam Jokowi

Anggapan atas lemahnya komitmen Jokowi terhadap pemberantasan Jokowi terbilang wajar mengingat perkembangan penyidikan kasus Novel selama dua tahun terakhir memang bisa disebut jalan di tempat.

Chudry pun mengingatkan bahwa kasus Novel akan menjadi rapor merah bila tak mampu dituntaskan. Sebab, lanjut dia, kasus ini masuk dalam kategori mudah karena polisi memiliki data pelaku tindak kejahatan.

“Kasus seperti ini seharusnya tidak sulit dicari, polisi sudah punya data penjahat yang melakukan seperti ini, sudah terpetakan,” tuturnya.

Tim Khusus Tito

Chudry mengatakan keberpihakan Jokowi pada pemberantasan korupsi di Indonesia lewat kasus Novel dapat ditunjukkan dengan menerbitkan sebuah keputusan (keppres) untuk membentuk TGPF menggantikan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang belum berhasil menuntaskannya hingga saat ini.

Tito membentuk tim khusus pada awal Januari 2019, setelah menerima rekomendasi dari Komnas HAM yang terbit pada 21 Desember 2018.

Baca: Presiden tunjukkan foto Tito saat kampanye, netralitas Polri diragukan dalam Pemilu/Pilpres

Dalam rekomendasi itu disebutkan bahwa Novel pernah menyebut dugaan keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus yang dialaminya.

Pembentukan tim oleh Tito mendapat kritik. Sebagian pihak menganggap tim dihuni oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan kepolisian.

Adapun soal kerja, tim khusus yang dibentuk Tito nyaris tidak terdengar perkembangan kinerjanya.

Hingga kini, tidak ada hasil penyidikan yang diungkap oleh tim yang berisi perwakilan KPK, pakar, dan anggota Polri itu.

Keraguan publik terhadap tim ini pun hanya dijawab lewat pernyataan, bukan oleh kerja dan perkembangan penyidikan.

Baca: BPN tunggu investigasi Kapolri terkait pengerahan polisi dukung Jokowi

Salah satu anggota tim khusus Ifdhal Kasim, misalnya, sempat berkata tidak ambil pusing dengan keraguan Novel dalam menuntaskan kasusnya.

Ifdhal menuturkan pihaknya akan terus bekerja tanpa terpengaruh berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat.

“Boleh saja pesimis dan sebagainya, tapi tim tidak akan terpengaruh dengan opini berkembang. Kami akan melaksanakan apa yang jadi mandat kami dan mandat itu kami pertanggungjawabkan ke publik Indonesia,” kata Ifdhal, Rabu (16/1).

Anggota tim gabungan lain, Hermawan Sulistyo, mengatakan pihaknya bekerja bukan untuk polisi melainkan kepentingan bangsa.

Hermawan mengatakan tak ada kaitan pembentukan ini dengan kepentingan Presiden Joko Widodo yang mengikuti gelaran Pilpres 2019.

“Kami akan bekerja independen, dan saya tegaskan juga, saya (kami) tidak bekerja untuk polisi, kami bekerja untuk bangsa ini,” kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/1).

Polri sendiri sebenarnya sempat merilis dua sketsa wajah yang salah satunya dicurigai sebagai pelaku penyerangan Novel. Itu terjadi pada Agustus dan November 2017.

Namun, polisi belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab atau sebagai tersangka terkait kasus Novel hingga kasus ini.***[CNN]

Komentar
%d blogger menyukai ini: