Pekanbaru (Riaunews.com) – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, beberapa hari lalu berujung insiden kekerasan. Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terluka setelah disabet pisau oleh seorang pedagang.
Penertiban tersebut rutin dilakukan setiap pagi karena aktivitas pedagang yang memenuhi sisi kiri dan kanan jalan kerap memicu kemacetan.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan, Pemko harus tegas menertibkan PKL dan mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya.
“Ini sangat penting untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terulangnya insiden kekerasan terhadap petugas di lapangan,” tegas Robin, Ahad (15/11/2026).
Menurutnya, Jalan Ahmad Yani merupakan kawasan protokol dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat. Di sepanjang jalan tersebut terdapat sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, perkantoran hingga pertokoan.
Aktivitas PKL yang menggunakan badan jalan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan masyarakat dan pelaku usaha resmi yang menjalankan usaha serta membayar pajak.
Robin Minta Kebijakan Jam Berjualan PKL Dievaluasi
Robin menyoroti kebijakan Pemko Pekanbaru yang memberikan toleransi waktu berjualan bagi PKL hingga pukul 07.30 WIB. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena badan jalan dan trotoar bukan diperuntukkan sebagai lokasi perdagangan, termasuk pasar tumpah.
“Kami bukan anti-PKL. Mereka ini juga saudara kita dan harus tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah. Namun, jalan bukan tempat untuk berjualan. Fungsi jalan dan trotoar harus dikembalikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia juga meminta penertiban setelah insiden tersebut dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Satpol PP tidak boleh hanya menyasar satu kawasan, tetapi harus menertibkan seluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru.
“Badan jalan diperuntukkan bagi kendaraan, sedangkan trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki,” katanya.
Robin berharap penertiban berlangsung berkelanjutan sehingga tidak ada lagi aktivitas perdagangan yang mengganggu fungsi fasilitas umum maupun ketertiban masyarakat.
Pemko Diminta Siapkan Lokasi Relokasi PKL
Selain penertiban, Robin mengingatkan Pemko Pekanbaru agar tidak hanya melakukan penggusuran atau pemindahan pedagang. Pemerintah juga harus menyiapkan solusi konkret berupa lokasi relokasi yang layak dan strategis bagi para PKL.
Ia mencontohkan, pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani dapat diarahkan untuk menempati Pasar Kodim. Sementara itu, PKL di kawasan lain dapat direlokasi ke pasar-pasar yang telah disediakan pemerintah.
“Sebagai contoh, pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani dapat diarahkan untuk menempati Pasar Kodim. Sementara, PKL yang berjualan di kawasan lain, bisa direlokasi ke pasar-pasar yang telah disediakan pemerintah,” paparnya.
