Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sistem pengintegrasian data penerima bantuan ini ditargetkan mulai diterapkan secara resmi pada 1 Januari 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan target penerapan sistem tersebut saat membuka Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).
“Sederhananya begini, siapapun nanti yang berhak menerima bantuan dalam program perlindungan sosial, itu dikenali wajahnya dalam aplikasi tersebut, dan nantinya akan disandingkan dengan posisi mereka dalam DTSEN,” kata Syahrial.
Data Bansos dari APBN, APBD, dan CSR Akan Diintegrasikan
Syahrial menjelaskan, integrasi data tersebut mencakup seluruh bentuk bantuan sosial, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Penyelarasan data tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki pangkalan data terpadu sebagai dasar menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Menurutnya, data yang belum terhubung antarpenyelenggara program berpotensi menimbulkan ketidaktepatan penyaluran bantuan. Kondisi itu bisa menyebabkan sebagian warga menerima bantuan berulang kali, sementara masyarakat miskin lainnya justru tidak terdata sebagai penerima.
“Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang menerima bantuan secara berulang, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ini yang kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan,” ujar Syahrial.
Masyarakat Diminta Ikut Pastikan Warga Miskin Terdata
Ia menambahkan, tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan sosial tidak hanya sebatas melakukan verifikasi dan pendataan rutin. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat juga perlu memastikan warga yang memenuhi kriteria masuk dalam sistem perlindungan sosial.
Karena itu, Syahrial mengajak seluruh pihak meningkatkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing, termasuk memastikan tetangga yang membutuhkan bantuan telah terdata.
“Artinya, seluruh pihak perlu memiliki kepedulian untuk memastikan masyarakat di lingkungan sekitarnya, termasuk tetangga, terdata dan masuk dalam sistem tersebut,” tutupnya.
