22 September 2018
Home / News / Bisnis / Uni Eropa bantah inisiasi perang dagang dengan RI terkait larangan CPO

Uni Eropa bantah inisiasi perang dagang dengan RI terkait larangan CPO

Puluhan truk CPO parkir di Jalan Datuk Laksamana Kota Dumai, menunggu antrian untuk bongkar muatan. (Kredit: Riau One)

Jakarta (RiauNews.com) – Rencana kebijakan Uni Eropa yang akan melarang secara total penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku biofuel mulai 2021, dianggap dapat membahayakan bisnis kelapa sawit dan turunannya di Tanah Air, di mana hal ini menyangkut sumber penghasilan jutaan masyarakat.

Namun Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend mengemukakan, pihaknya tidak bermaksud memicu perang dagang dengan RI.



Usai bertemu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (19/3/2018), Guerend mengemukakan dirinya dan 19 duta besar negara Eropa lain telah memberi masukan kepada Menteri Luhut terkait perspektif Uni Eropa dalam kebijakan tersebut.

Selama ini, jelasnya, UE juga menetapkan pajak impor yang rendah untuk minyak sawit dan produk turunannya. Eropa sendiri merupakan pasar terbesar kedua bagi minyak sawit Indonesia setelah India.

“Pajak impor Eropa hanya 0%-10,9%, ini sangat rendah dibandingkan dengan India. Ekspor CPO Indonesia juga naik 38% sepanjang 2017 menjadi lebih dari US$2 miliar. Jadi tidak ada perang dagang, boikot atau diskriminasi,” ungkapnya.

Guerend menyebutkan, rencana kebijakan tersebut didasari oleh pandangan bahwa aktivitas ekonomi, dalam hal ini kelapa sawit Indonesia, harus berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability).

“Kami tahu isu kelapa sawit ini berkaitan erat dengan jutaan orang. Di sisi lain, kami mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan,” ujarnya.

Guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, atau paling tidak meminimalisir dampak pelarangan tersebut, Luhut yang merupakan ketua tim negosiasi RI akan berangkat ke Benua Biru untuk bertemu dan menjelaskan posisi Indonesia ke Komisi Eropa dan Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Perundingan mengenai rencana kebijakan tersebut rencananya akan dilakukan pada April 2018. ***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: