20 Januari 2018
Home / Spesial Riau / Soal izin di lahan gambut dicabut, manajemen PT RAPP singgung pekerja dan masyarakat

Soal izin di lahan gambut dicabut, manajemen PT RAPP singgung pekerja dan masyarakat

Kertas HVS Paperone, salah satu produk dari PT RAPP. (Kredit Foto: Tribunnews)

PEKANBARU (RiauNews.com)-Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia   yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Usaha (RKU)  PT Riau Andalan and Paper (Rapp) tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut dan tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional dilapangan.

Head of Corporate Communications PT Rapp Jarot Handoko Selasa (10/10/2017) membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut.

Didalam surat KLHK tersebut dijelaskan RKU tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut dan tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional dilapangan.



“Kami percaya bahwa pemerintah dapat memberi kepastian iklim investasi dan bisnis di tengah meningkatnya kompetisi pasar global, di samping itu terus berupaya memberikan perlindungan bagi ribuan pekerja yang menggantungkan kehidupannya pada perkembangan industri kehutanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Jarot mengatakan merupakan tanggung jawab PT Rapp untuk memastikan rencana operasional  perusahaan tidak hanya melindungi lingkungan tapi juga melindungi hak-hak dari pekerja PT Rapp.

” Termasuk masa depan keluarganya dan masyarakat lokal secara keseluruhan yang bergantung pada bisnis kami untuk kebutuhan ekonomi dan sosialnya,” jelasnya.

Saat ini tambah Jarot pihaknya sedang mempelajari surat dari KLHK tersebut dan berharap dapat mencapai solusi bersama yang komprehensif,” imbuh Jarot. *** (Tien)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: