Home / News / Nasional / PT RAPP diberi tenggat hingga 30 Oktober

PT RAPP diberi tenggat hingga 30 Oktober

Hutan Riau banyak yang berubah fungsu menjadi perkebunan sawit atau HTI.

Jakarta (RiauNews.com) – PT Riau Andalan Pulp and Paper diberikan waktu hingga 30 Oktober 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU).

Dijelaskan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, isi RKU PT RAPP yang ada saat ini tidak memperhatikan pemulihan ekosistem gambut, dimana perusahaan masih berencana untuk menanam akasia dan eukaliptus di kawasan lindung.

“Makanya kami beri waktu untuk revisi itu. Kami tidak memberhentikan izin operasional perusahaan, kami minta RKU-nya direvisi,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (24/10/2017).



Ketika ditanya terkait sanksi terhadap perusahaan kalau mereka tidak melakukan revisi, Bambang, “Ya kami bisa lakukan upaya-upaya untuk menilai kembali seluruh kegiatan. Kami akan ambil sikap lagi, ada perhitungan lagi baik dari semua aspek.”

Namun, pembatalan Rencana Kerja Usaha perusahaan dilakukan KLHK sejak 18 Oktober lalu guna memaksa perusahaan untuk mengubah isi RKU agar sesuai aturan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sangat menyayangkan upaya pemerintah menertibkan RAPP (April Group) agar taat aturan, justru berkembang secara liar di lapangan menjadi isu pencabutan ijin.

 

Aksi pekerja PT RAPP dan serikat buruh di depan Kantor Gubernur Riau. (Kredit Foto: MCR)

Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya demo ribuan pekerja PT RAPP beserta kontraktor dan serikat buruh di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (23/10/2017) kemarin.

Padahal, menurut menteri, sikap tegas pemerintah dengan menolak Rencana KU RAPP merupakan bagian dari upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut Indonesia.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: