Home / Utama / Praktisi Hukum Sebut Penghentian Proyek MY Jalan Duri-Pakning Akal-akalan Kadis PUPR Bengkalis

Praktisi Hukum Sebut Penghentian Proyek MY Jalan Duri-Pakning Akal-akalan Kadis PUPR Bengkalis

PEKANBARU (RiauNews.com)-Penghentian proyek Multi Years (MY) Jalan Duri-Pakning, Kabupaten Bengkalis mengejutkan banyak pihak. Namun menurut praktisi hukum R Adnan SH MH, keputusan PUPR Bengkalis ini yang janggal.

“Saya rasa ini hanya akal-akalan Kadis PUPR Bengkalis,” kata Adnan.

Menurut pandangannya, penghentian proyek bisa dilakukan jika terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi. Kemudian adanya gangguan keamanan yang menyebabkan proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan.

” Kalau bencana seperti banjir atau gempa dan lainnya tidak mungkin terjadi di proyek MY Jalan Duri-Pakning. Kalau ganguan keamanan juga tidak mungkin, karena tidak ada pernyataan dari aparat keamanan setempat seperti Kapolres Bengkalis,” jelasnya.

Menurut Adnan lebih tepatnya proyek tersebut putus kontrak karena perusahaan tidak mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan scedule yang telah ditetapkan.

“Jika status dihentikan, proyek tersebut masih bisa dilanjutkan oleh kontraktor yang sama, tapi kalau putus kontrak perusahaan bisa diblacklist, didenda dan pekerjaan dibayar berdasarkan progress pekerjaan. Tapi kalau dihentikan perusahaan tidak mendapat sangsi apa-apa. Jadi ini jelas akal-akalan dan Kadis PUPR Bengkalis harus bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu Kadis PUPR Bengkalis Hadi Prasetyo tidak mau menanggapinya. Konfirmasi tertulis melalui Whattshap dibacanya tp tidak dibalas.

Diberitakan sebelumnya, Kadis PU Kabupaten Bengkalis yang baru, Hadi Prasetyo mengaku pihaknya sudah menghentikan pekerjaan Jalan Duri-Pakning tersebut, karena progres sudah jauh dari rencana. dirinya juga mengarahkan agar meminta data lengkap ke PPTK.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sampai dengan awal tahun 2019 ini, berapa progres pekerjaan peningkatan jalan lintas Sungai Pakning (Bukitbatu) menuju kota Duri kecamatan Mandau tidak diketahui, padahal rekanan pelaksana pekerjaan PT Citra Gading Asritama (CGA) dikabarkan sudah memgambil uang muka sebesar 15 persen yaitu Rp74,8 miliar pada pertengahan tahun 2017 lalu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Bengkalis sendiri dinilai tidak transparan soal progres atau volume pekerjaan sampai saat ini. Dinas PUPR Bengkalis selaku leading sector pekerjaan yang menelan total anggaran Rp 498 miliar itu tidak pernah mengekspose ke publik soal volume pekerjaan, karena diduga rekanan tidak bekerja sesuai uang muka yang sudah diambil sampai dengan akhir tahun 2018 diduga volume proyek My Duri-Pakning belum mencapai 15 persen.

PT CGA adalah perusahaan pemenang lelang tahun 2013 melalui lelang khusus proyek My sebanyak enam paket di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa yang mana ketua pokja proyek My waktu itu adalah H.Syafrudin Katan. Kemudian kepala dinas PUPR Bengkalis HM Nasir sampai dengan menangnya gugatan PT CGA di MA tidak mau menandatangani kontrak kerja dan barulah tahun 2017 pelaksana tugas kepala dinas PUPR saat itu, Tajul Mudaris melakukan penandatanganan kontrak sekaligus pencairan uang muka 15 persen.

Akan tetapi pencairan uang muka 15 persen tersebut yang dilakukan tanggal 19 Juni 2017 bertetapatan seminggu jelang lebaran Idul Fitri dan pihak PT CGA sendiri baru mulai bekerja akhir bulan Juli 2017 dengan pekerjaan pembersihan lahan serta membuka badan jalan. Sampai dengan akhir tahun 2017 plt kadis PUPR Tajul Mudaris sempat menyebutkan kalau progres pekerjaan PT CGA baru sekitar 6-7 persen. Tien

Komentar
%d blogger menyukai ini: