21 November 2018
Home / Hukum & Kriminal / Pengadilan perintahkan KPK tetapkan mantan Wapres sebagai tersangka

Pengadilan perintahkan KPK tetapkan mantan Wapres sebagai tersangka

Boediono, mantan Wakil Presiden dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia yang tersangkut kasus Bank Century. (Kredit: Liputan6)

Jakarta (RauNews.com) – Mantan wakil Presiden Boediono tampaknya harus berhadapan dengan hukum. Ini setelah Hakim Tunggal dalm sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan atas kasus Bank Century.

Dalam putusan bernomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.sel., Hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (Maki), dimana KPK diperintahkan menetapkan tersangka terhadap sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur BI kala itu, Boediono.



“Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur, dilansir laman Republika, Rabu (11/4/2018).

KPK juga diminta melimpahkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan jika tidak melanjutkan penyidikan kasus Bank Century. Sementara proses persidangan selanjutnya ditetapkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Saat ditanya apakah KPK wajib menjalani putusan sidang praperadilan di PN Jaksel ini, Guntur enggan berkomentar. Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang dari pihak KPK.

“Begini saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Karena semuanya ada di pertimbangan dalam putusan tersebut,” ujarnya.

Menurut Guntur, dalam pelaksanaan putusan ini tidak ada mekanisme yang mengatur batasan waktu atau kewajiban KPK untuk mematuhi putusan ini. “Kalau soal pelaksanaannya tidak ada mekanisme berikutnya. Semua dikembalikan lagi ke penegak hukum bisa dilaksanakan apa tidak,” ucapnya.

Menurutnya, setiap penegak hukum punya ukuran dan bukti-bukti untuk melakukan penyidikan. Ia pun menyerahkan putusan ini apakah akan ditindaklanjuti KPK atau dilakukan supervisi ke penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Mengenai putusan itu sendiri, Guntur juga enggan mengomentari lebih jauh.

“Saya gak dalam kapasitas mengomentari putusan,” kata dia.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: