18 Agustus 2018
Home / Hukum & Kriminal / Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara ditahan KPK

Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara ditahan KPK

Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam, mengenakan rompi oranye bertanda resmi menjadi tahanan KPK.

Jakarta (RiauNews.com) – Satu lagi gubernur di Tanah Air harus menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah Ridwan Mukti selaku Gubernur Bengkulu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 21 Juni 2017 lalu, kini giliran Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan IUP di wilayah Provinsi Sultra 2008-2014.

“KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Nur Alam (NA) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Sebelum ditahan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadapnya selama tujuh jam, dan baru keluar dari gedung KPK Jakarta pukul 20.20 WIB dan sudah menggunakan rompi khas tahanan KPK warna oranye.

Sementara itu, Ahmad Rifai salah satu kuasa hukum Nur Alam mengatakan bahwa penahanan terhadap kliennya itu memang merupakan kewenangan KPK.

“Memang penahanan ini kan kewenangan KPK secara subjektif. KPK memang dalam KUHAP itu memiliki kewenangan untuk menahan seseorang apalagi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Namun, ia mengingatkan jika tidak ada kerugian negara kemudian tidak ada pihak siapa pun yang dirugikan, semestinya itu akan menjadi bahan pertimbangan.

“Sekali lagi bahwa ini adalah bentuk subjektivitas dari penyidik untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Tentu kami tidak bisa mengatakan itu sesuai atau tidak, yang jelas kewenangan subjektif ini lah yang dipakai KPK dalam melakukan penahanan 20 hari ke depan,” kata Rifai.

Sebelumnya, KPK belum melakukan penahanan terhadap Nur Alam walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2016.

Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal I Wayan Karya menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016 lalu.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: