21 November 2018
Home / News / Nasional / Menkeu geram ada pihak yang membuat isu Indonesia seolah-olah krisis hutang

Menkeu geram ada pihak yang membuat isu Indonesia seolah-olah krisis hutang

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jakarta (RiauNews.com) – Hutang negara saat ini menjadi isu yang panas, karena terus “digoreng” oleh para politisi dan ekonom di media. Hal ini membuat geram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, mereka yang memainkan isu tersebut membuat Indonesia seolah-olah dalam kondisi hutang.

“Dikatakan luar biasa dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya,” ujarnya lewat siaran pers, Jumat (24/3/2018) malam.



Dijelaskan oleh wanita yang pernah menduduki jabatan yang sama di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini, utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan invetasi, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan, hingga kebijakan desentralisasi dan transfer ke daerah.

Sri Mulyani mencontohkan, komponen aset dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah. Aset merupakan akumulasi dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya.

Mantan direktur Bank Dunia ini juga meminta agar para politisi maupun ekonom yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal.

Belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementrian Lembaga Pemerintah pusat, tetapi juga dilakukan Pemerintah Daerah. Dana transfer ke daerah meningkat sangat besar dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018. Sebanyak 25 persen diharuskan sebagai belanja modal, meski belum semua pemerintah daerah mematuhinya.

Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya belanja modal. Karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masukdalam belanja barang.

“Oleh karena itu pernyataan bahwa tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya adalah kesimpulan yang salah,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: