21 September 2018
Home / Spesial Riau / Legislator Riau cendrung malas laporkan kekayaan ke LHKPN

Legislator Riau cendrung malas laporkan kekayaan ke LHKPN

Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi serta Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis di Riau, yang ditaja oleh KPK. (Kredit: Humas Pemprov)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Hingga kini, sebanyak 13 orang anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal ini diungkapkan Fungsional Pencegahan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Juned Junaidi dalam acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi serta Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis di Riau, di Gedung Daerah, Selasa (13/3/2018).

Selain itu, dari 61 orang anggota dewan, 35 diantaranya tak mengupdate laporan harta kekayaannya, padahal saat ini caranya sudah dipermudah, yakni melalui website.

Juned juga menghimbau Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau untuk mengingatkan kepada anggota dewan, agar kembali mengupdate laporan harta kekayaannya ke LHKPN.

“Jadi mohon Sekwannya ingatkan wakil rakyatnya. Jangan sampai tidak melapor,” tegas Juned.

Bertolak belakang dengan para legislator Riau yang cendrung “malas” melaporkan kekayaan mereka, Juned mengapresiasi Pemprov Riau karena sebanyak 70 pejabatyang diwajibkan melaporkan hartanya ke LHKPN, sudah dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini, menurut Juned harusnya menjadi contoh bagi wakil rakyat.

“Artinya Pemprov Riau sudah 100 persen pejabat yang dikenakan wajib lapor ke LHKPN, melaksanakannya,” ungkap Juned.

Berdasarkan data KPK, pejabat eksekutif Kabupaten Rokan Hulu terendah dalam menyampaikan LHKPN atau hanya sebesar 15,09 persen. Sementara di kalangan legislatif, DPRD Pelalawan tercatat 0 persen.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: