Home / Hukum & Kriminal / Keok di PTUN, JMGR minta lahan PT RAPP kembalikan ke rakyat

Keok di PTUN, JMGR minta lahan PT RAPP kembalikan ke rakyat

Isnadi Esman

PEKANBARU (RiauNews.com)-Gugatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas SK No. 5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP untuk tahun 2010-2019, akhirnya kandas dipalu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Hakim PTUN yang dipimpin Hakim Ketua Oenoen Pratiwi, dan anggota Becky Christian serta Bagus Darmawan bertindak sebagai panitera pengganti Eni Nuraeni, dengan tegas menyatakan menolak gugatan PT RAPP.

Putusan Majelis Hakim PTUN ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat gambut, khususnya masyarakat gambut Riau yang selama ini sangat menderita akibat dari eksploitasi gambut secara massif yang dilakukan PT RAPP yang menghasil asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pengeringan gambut, konflik sosial dan tenurial serta hama-hama tanaman pertanian masyarakat yang merupakan dampak buruk sektor bisnis PT RAPP.



“ Kami menyampaikan apresiasi untuk Majelis Hakim PTUN Jakarta yang objektif dan seksama dalam mengkaji berbagai aspek tentang gugatan PT. RAPP terhadap Kementerian LHK, sehingga melahirkan keputusan yang berpihak kepada lingkungan (gambut) dan masyarakat gambut” Koordinator Badan Pelaksana Pusat Jaringan Masyarakat Gambut Riau Isnadi Esman dalam press rilis.

Kemenangan ini menurut Isnadi menjadi momentum penting dalam upaya pemulihan lahan gambut rusak di Indonesia terutama yang dikuasai oleh perusahaan, namun tidak cukup sampai disini, KLHK harus berani lebih lanjut mengevaluasi PT RAPP baik dari sisi perizinan maupun oprasionalnya di lapangan,

“Pencabutan izin PT RAPP sudah harus dilakukan, kembalikan tanah-tanah warga yang selama ini dikuasai sepihak oleh perusahaan ini, distribusikan lahan-lahan tersebut dengan mekanisme yang ada di pemerintah seperti Perhutanan Sosial (PS) misalnya, masyarakat yang berada diwilayah gambut memiliki kearifan dalam melindungi dan mengelola gambut, itu terbukti puluhan bahkan ratusan tahun,” pinta Isnadi.

Namun sebelum itu lanjut Isnadi KLHK dan Badan Restorasi Gambut (BRG) harus memerintahkankan PT RAPP untuk memulihkan gambut-gambut yang telah dirusaknya yang berada di dalam areal konsesi mereka.

“Itu murni merupakan tanggung jawab perusahaan yang selama ini sudah mengeruk keuntungan dari eksploitasi gambut yang dijalankan”. tutup Isnadi

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: