10 Desember 2018
Home / Hukum & Kriminal / KPK tegaskan penuntasan kasus korupsi KTP-e jalan terus

KPK tegaskan penuntasan kasus korupsi KTP-e jalan terus

Waki Ketua KPK, Laode M Syarif.

Jakarta (RiauNews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penanganan kasus mega-korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e), tetap akan dilanjutkan meski Setya Novanto dimenangkan gugatannya dalam persidangan praperadilan kemarin.

“KPK pastikan komitmen terus menangani kasus KTP-e yang diduga sangat merugikan keuangan negara. Banyak pihak yang diduga terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek KTP-e ini. Tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jumat (29/9/2017) malam.



Dikutip laman Antara, terkait dengan pertimbangan hakim yang dalam kesimpulannya menetapkan tersangka tidak sah, kata Syarif, KPK akan mempelajari terlebih dahulu dan akan segera menentukan sikap setelah putusan itu.

“Namun, secara institusional KPK tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Seperti sudah diberitakan, hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili perkara praperadilan Setya Novanto menyatakan bahwa penetapan Ketua DPR RI itu sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

“Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK,” kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

“Menimbang oleh karena untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentutan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK, maka penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah,” kata Hakim Cepi.

Hakim Cepi juga memerintah KPK untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: